Pengertian Pelaksanaan, Tanah Dan Fungsi Sosial Tanah

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah planning yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan sehabis perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan sanggup diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan yaitu ekspansi kegiatan yang saling menyesuaikan.4

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau prosedur suatu sistem. Ungkapan prosedur mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terjadwal dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua planning dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sehabis acara atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari acara yang ditetapkan semula5. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa intinya pelaksanaan suatu acara yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. Faktor-faktor yang sanggup menunjang acara pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

• Komunikasi, merupakan suatu acara yang sanggup dilaksanakan dengan baik apabila terang bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
• Resouces (sumber daya), dalam hal ini mencakup empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diharapkan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan kiprah sebagai tanggung jawab dan kemudahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
• Disposisi, perilaku dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap acara khususnya dari mereka yang menjadi implementasi acara khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
• Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata fatwa dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, sebab penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang menghipnotis keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling menghipnotis antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu6:

• Adanya acara (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
• Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari acara perubahan dan peningkatan;
• Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu acara senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2 Pengertian Tanah dan Fungsi Sosial Atas Tanah

2.1 Pengertian Tanah

Dalam aturan tanah, kata “Tanah” digunakan dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria. Tanah dalam pengertian yuridis yaitu permukaan bumi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPA.

Tanah yaitu salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat insan tak henti-hentinya memperlihatkan problema-problema rumit. Indonesia, yang mempunyai daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan duduk masalah tanah sebagai salah satu duduk masalah yang paling berbahaya diantara duduk masalah lainya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu yaitu proyek “landreform” ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.7 Selanjutnya UUPA beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menjadi teladan bagi pengelolaan manajemen pertanahan di Indonesia, termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

 Pengertian dan Pembagian Hak Atas Tanah

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadahnya. pembangunan kemudahan umum tersebut tidak menemui kasus apabila persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia ketika ini telah banyak dilekati dengan hak (Hak Tanah), sementara tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Pada masa kini ini yaitu sangat sulit melaksanakan pembangunan untuk kepetingan umum di atas tanah negara, oleh sebab itu jalan keluar yang ditempuh yaitu dengan mengambil tanah-tanah hak.

Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah8, dan yang kini di menetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2.2. Fungsi Sosial Atas Tanah

Masalah keagrariaan pada umumnya dan kasus pertanahan pada khususnya yaitu merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, sebab menyangkut banyak sekali aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politik, psikologis dan lain sebagainya. Sehingga dalam penyelesaian kasus ini bukan hanya khusus memperhatikan aspek yuridisnya tetapi juga harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya supaya penyelesaian duduk masalah tersebut tidak bermetamorfosis suatu kesalahan yang sanggup mengganggu stabilitas masyarakat.9

Dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut mengandung pengertian bahwasemua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak bolehdigunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaantanah tersebut harus juga memperlihatkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum fungsi sosial hak atas tanah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak sanggup dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan/tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jikalau hal itu menimbulkan bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus diadaptasi dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesehatan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat sehingga akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain:

1. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah berdasarkan konsepsi aturan tanah nasional;
2. Tanah seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang punya hak itu saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga kepentingan masyarakat;
3. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanahnya, sifatnya dan tujuan derma haknya. Hal tersebut dimaksudkan supaya tanah harus dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas, kesuburan serta kondisi tanah sehingga sanggup dinikmati tidak hanya pemilik atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh sebab itu kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya/pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga beban dari setiap orang, tubuh hukum/instansi yang mempunyai suatu kekerabatan aturan dengan tanah.

3 Hak-hak Atas Tanah

3.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah yaitu hak atas permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar dari pengaturan aturan pertanahan di Negara kita yaitu Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka diadakan pembaharuan aturan bidang Agrariaan termasuk di dalamnya pembaharuan hak atas tanah yang sanggup dipunyai oleh orang-orang baik secara sendiri-sendiri maupun gotong royong dengan orang lain serta badan-badan hukum.

2.3.2 Pembagian Hak Atas Tanah

Di Indonesia, hak atas tanah terbagi atas bermacam-macam, baik dilihat dari jenis hak maupun dari asal-usul surat tanah atau buktibukti hak. Dengan demikian secara garis besar hak atas tanah sanggup dibedakan sebagai berikut :

a. Hak Atas Tanah Adat:

Menurut Budi Harsono Hak Ulayat yaitu hak dari suatu masyarakat aturan adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat aturan tersebut10. Masyarakat aturan adat yang terhimpun dalam kesatuan marga tersebut mempunyai hak atas tanah kemudian dikenal dengan nama “Hak Marga”, yaitu hak masyarakat aturan adat yang merupakan hak ulayat dari komunitas adat yang bersangkutan. Hak ini dimiliki dan dimanfaatkan secara gotong royong baik secara perseorangan maupun secara berkelompok yang diatur oleh kepala marga. Hak ulayat marga ini pada umumnya tidak mempunyai bukti tertulis dan mencakup wilayah yang cukup luas. Walaupun tidak tertulis akan tetapi dalam kenyataannya tetap diakui baik oleh masyarakat aturan adat maupun oleh masyarakat luas.

b. Hak Perorangan

Hak atas tanah perorangan yaitu hak individu yang ada pada mulanya berasal dari tanah marga. Karena seseorang telah usang dan secara terus menekan bahkan secara bebuyutan mengusahakan tanah marga tersebut, maka anggota masyarakat aturan adat mengakui bahwa tanah marga yang telah diusahakan tersebut menjadi hak individu yang bersangkutan.

Hal ini yang menjadi perhatian bahwa sebagian besar tanah adat ini tidak mempunyai bukti-bukti tertulis dan tidak ada surat-surat tanah yang menguraikan hak adat tersebut. Bukti bahwa seseorang mempunyai sebidang tanah biasanya sanggup diketahui dengan adanya surat jual-beli, surat tanda penyerahan, surat hibah dan surat keterangan Kepala Desa dan Kepala Marga sebagai bukti bahwa perbuatan mereka mengenai penguasaan tanah bersifat terang. Pada umumnya tanah-tanah adat yang mempunyai bukti-bukti hak tersebut diatas statusnya yaitu Hak Milik Adat yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria hak-hak tersebut sanggup dikonversi menjadi salah satu jenis hak berdasarkan Pasal 16 UUPA dan bukti-bukti yang ada berupa surat-surat tanah dibentuk sebelum berlakunya UUPA11.

c. Hak Atas Tanah berdasarkan UUPA

1. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA Pasal 2 ayat (2) memberi wewenang kepada negara untuk:

• mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
• menentukan dan mengatur hubungan-hubungan aturan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
• menentukan dan mengatur hubungan-hubungan aturan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan aturan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang sanggup diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun gotong royong dengan orang lain serta badan-badan aturan (UUPA, pasal 4 ayat 1), pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diharapkan untuk kepentingan yang pribadi bekerjasama dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan-peraturan aturan lain yang lebih tinggi.

Istilah, Pengertian dan Pengolahan Tanah Negara

Berdasarkan Hak Menguasai Negara, maka atas dasar ketentuan Pasal 2 UUPA, Negara diberikan wewenang untuk memilih jenis-jenis hak atas tanah12. Hal ini sanggup diketahui dari ketentuan Pasal 4 UUPA, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Atas dasar Hak Menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang sanggup diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun gotong royong dengan orang lain serta tubuh hukum;
2. Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diharapkan untuk kepentingan yang pribadi bekerjasama dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas berdasarkan UUPA dan peraturanperaturan yang lebih tinggi;
3. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Sebagaimana implementasi dari ketentuan Pasal 4 UUPA tersebut maka ditetapkan jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA yaitu :

• Hak Milik :
• Hak Guna Bangunan;
• Hak Guna Usaha;
• Hak Pakai;
• Hak Sewa;
• Hak Membuka Tanah Dan Memungut Hasil Hutan ialah;
• Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

4 Pengadaan Tanah

4.1 Pengertian Pengadaan Tanah

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pengadaan Tanah yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.13 Sebelumnya, di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 1 ayat 3, dan di Perbarui lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2012 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara mengganti kerugian hak atas tanah.

Selain Pengadaan tanah, perlu juga diketahui pengertian perihal kepentingan umum, mengingat pengadaan tanah di Indonesia senantiasa ditujukan untuk kepentingan umum. Adapun pengertian dari kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Memberikan pengertian perihal kepentingan umum bukanlah hal yang mudah, selain sangat rentan sebab penilaiannya sangat subektif juga terlalu aneh untuk memahaminya.

Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang niscaya akan berimbas pada ketidakpastian aturan dan rawan akan tindakan otoriter dari pejabat terkait. Namun, hal tersebut telah dijawab dalam Perpres 65 Tahun 2006 yang kemudian dirampingkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dimana telah ditentukan secara limitatif dan faktual tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan :

• pertahanan dan keamanan nasional;
• jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan kemudahan operasi kereta api;
• waduk, bendungan, bendung, irigasi, terusan air minum, terusan pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
• pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
• infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
• pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
• jaringan telekornunikasi dan inforrnatika Pemerintah;
• tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
• rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• fasilitas keselamatan umum;
• tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• fasilitas sosial, kemudahan umum, dan ruang terbuka hijau publik;
• cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
• penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat
• berpenghasilan rendah dengan status sewa;
• prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
• pasar umum dan lapangan parkir umum.

4.2 Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah pertama kali diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 1975 perihal ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Kembebasan Tanah kemudian di ganti dengan Permendagri No. 2 Tahun 1976 perihal Penggunaan cara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi pembebasan Tanah oleh pihak Swasta, dan yang terakhir sebelum diperbarui dengan peraturan yang gres yaitu Permendagri No. 2 Tahun 1985, perihal Tata cara Menggadakan tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan wilayah Kecamatan, tetapi ketiga peraturan-peraturan tersebut selalu menimbulkan kasus dan yang dirugikan yaitu masyarakat, maka dari itu peraturan gres “pembaharuan hukum” dibentuk guna menggantikan peraturan usang yang dianggap tidak sesuai yaitu Kepres No. 55 Tahun 1993 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum, kemudian diganti dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan pada tahun 2006 dirubah kembali menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4.3 Tahap-tahap Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan aturan pihak yang berhak diselenggarakan.14Adapun tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut: 1. Perencanaan; 2. Persiapan; 3. Pelaksanaan; 4. Penyerahan hasil.

4.4 Perencanaan Pengadaan Tanah

Instansi yang memerlukan tanah menciptakan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang dimaksud disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:

1. Maksud dan tujuan planning pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasionan/Daerah;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah; dan
9. Rencana penganggaran.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah Provinsi.

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah Provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:

1. Pemberitahuan planning pembangunan;
2. Pendataan awal lokasi planning pembangunan; dan
3. Konsultasi publik planning pembangunan.

Pemberitahuan planning pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada planning lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik pribadi maupun tidak pribadi yang mencakup kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dilaksanakan dalam waktu paling usang 30 hari kerja semenjak pemberitahuan planning pembangunan dan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik planning pembangunan.

Konsultasi publik planning pembangunan dilaksanakan untuk mendapat akad lokasi planning pembangunan dari pihak yang berhak, atas dasar akad Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur dan gubernur memutuskan lokasi dalam waktu paling usang 14 hari kerja terhitung semenjak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.

4.5 Panitia Pengadaan Tanah

Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan planning lokasi pembangunan, tim yang dimaksud terdiri atas:

1. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang dirunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
4. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
5. Akademisi sebagai anggota.

Tim sebagaimana yang dimaksud bertugas:

1. Menginventarisasi kasus yang menjadi alasan keberatan;
2. Melakukan pertemuan atau penjelasan dengan pihak yang keberatan; dan
3. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

4.6 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada forum pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah yang dimaksud meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Penilaian ganti kerugian;
3. Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
4. Pelepasan tanah Instansi.

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya sanggup mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memperlihatkan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan ketika nilai pengumuman penetapan lokasi.

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah mencakup kegiatan:

1. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
2. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Hasil Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam waktu paling usang 30 hari hari kerja kemudian wajib diumumkan dikantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling usang 14 hari kerja dana wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan mencakup subjek hak, luas, letak dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah.

4.7 Ganti Kerugian

Ganti Kerugian yang dimaksud untuk masyarakat yang tanahnya dibebaskan, Penilaian besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi;

1. Tanah;
2. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. Bangunan;
4. Tanaman;
5. Benda yang berkaitan dengan tanah; da/atau
6. Kerugian lain yang sanggup dinilai.

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada ketika pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan info acara.

Pemberian ganti kerugian sanggup diberikan dalam bentuk:

• Uang;
• Tanah pengganti;
• Permukiman kembali;
• Kepemilikan saham; atau
• Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

4.8 Penyerahan Hasil

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:

1. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan; dan/atau
2. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

Instansi yang memerlukan tanah sanggup mulai melaksanakan kegiatan pembangunan sehabis dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah dan wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5 Pengertian Pembangunan dan Jalan Layang (Fly Over)

5.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan mungkin tidak ada kata yang sempurna selain pengembangan yang digunakan untuk menandakan angka besar insan di banyak kota di dunia ketika ini. Menurut penulis Pembangunan ketika ini secara tidak pribadi menyatakan kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan. Ini menyangkut perihal peralihan budaya, Negara-negara, dan masyarakat dari tingkat yang kurang maju ke tingkat sosial yang jauh lebih maju. Sama dengan industrilialisasi, modernisasi, dan urbanisasi telah digunakan untuk memperluas istilah pembangunan.

Istilah pembangunan secara berangasan merupakan sinonim dari kemajuan. Dalam konteks ini, pembangunan berarti transformasi sosial dalam mengatur distriburi potensi sosial kepada semua orang menyerupai pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang kehidupan manusia.

Saat pembangunan diartikan kemajuan yang berfokus pada transformasi psikologis dan sosial dalam masyarakat dan komunitas, pembangunan diartikan pertumbuhan yang melibatkanteknologi dan transformasi ekonomi. Pembangunan sebagai pertumbuhan berfokus pada prospek ekonomi. Di dalamnya termasuk transformasi struktur institusi untuk memfasilitasi kemajuan teknologi dan pergaikan dalam memproduksi dan pendistribusian pelayanan dan jasa.

Adapun istilah-istilah Pembangunan berdasarkan para jago : 1. Johan Galtung Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individuao maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam 2. Mappadjantji Amien Pembangunan yaitu proses yang bersifat evolutif, adaptif, dan partisipatif 3. Jakob Oetama

Pembangunan yaitu perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat unsur heroisme, unsur konflik, unsur frustasi, unsur romantik, dan unsur manusiawi yang mendalam.15

5.2 Pengertian Jalan Layang (Fly Over)

Jalan layang (Fly Over) yaitu jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan kemudian lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan kemudian lintas dan efisiensi.

Jalan layang merupakan perlengkapan jalan bebas kendala untuk mengatasi kendala sebab konflik persimpangan, melalui daerah kumuh yang sulit ataupun melalui daerah rawa-rawa.16

SUMBER;

• 4 Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo
• Persada, hal. 70
• 5 Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40
• 6 Abdullah Syukur, Ibid. Hal 398
• 7Achmad Rusyaidi H, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2009.
• 13
• 8Pasal 1, Keppres 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan. 9 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 5
• 10 Harsono, Boedi. Hukum Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.Jakarta: Djambatan, 1991.
• 11 Arie Sukanti Hutagalung, Asas-asas Hukum Agraria, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal. 24.
• 12 AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 37-40.
• 13Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2012.
• 14 Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
• 15 https://sewakarya.blogspot.com//search?q=pengertian-jalan-layang-dan-jalan

Share this post