Pengertian Dan Pembagian Hak Atas Tanah

Hak-hak Atas Tanah
1 Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah ialah hak atas permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar dari pengaturan aturan pertanahan di Negara kita ialah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka diadakan pembaharuan aturan bidang Agrariaan termasuk di dalamnya pembaharuan hak atas tanah yang sanggup dipunyai oleh orang-orang baik secara sendiri-sendiri maupun tolong-menolong dengan orang lain serta badan-badan hukum.

2 Pembagian Hak Atas Tanah

Di Indonesia, hak atas tanah terbagi atas bermacam-macam, baik dilihat dari jenis hak maupun dari asal-usul surat tanah atau buktibukti hak. Dengan demikian secara garis besar hak atas tanah sanggup dibedakan sebagai berikut :

a. Hak Atas Tanah Adat:

Menurut Budi Harsono Hak Ulayat ialah hak dari suatu masyarakat aturan budbahasa atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa budbahasa untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat aturan tersebut10. Masyarakat aturan budbahasa yang terhimpun dalam kesatuan marga tersebut mempunyai hak atas tanah kemudian dikenal dengan nama “Hak Marga”, yaitu hak masyarakat aturan budbahasa yang merupakan hak ulayat dari komunitas budbahasa yang bersangkutan. Hak ini dimiliki dan dimanfaatkan secara tolong-menolong baik secara perseorangan maupun secara berkelompok yang diatur oleh kepala marga. Hak ulayat marga ini pada umumnya tidak mempunyai bukti tertulis dan mencakup wilayah yang cukup luas. Walaupun tidak tertulis akan tetapi dalam kenyataannya tetap diakui baik oleh masyarakat aturan budbahasa maupun oleh masyarakat luas.

b. Hak Perorangan

Hak atas tanah perorangan yaitu hak individu yang ada pada mulanya berasal dari tanah marga. Karena seseorang telah usang dan secara terus menekan bahkan secara bebuyutan mengusahakan tanah marga tersebut, maka anggota masyarakat aturan budbahasa mengakui bahwa tanah marga yang telah diusahakan tersebut menjadi hak individu yang bersangkutan.

Pengertian Pelaksanaan, Tanah dan Fungsi Sosial Tanah

Hal ini yang menjadi perhatian bahwa sebagian besar tanah budbahasa ini tidak mempunyai bukti-bukti tertulis dan tidak ada surat-surat tanah yang menguraikan hak budbahasa tersebut. Bukti bahwa seseorang mempunyai sebidang tanah biasanya sanggup diketahui dengan adanya surat jual-beli, surat tanda penyerahan, surat hibah dan surat keterangan Kepala Desa dan Kepala Marga sebagai bukti bahwa perbuatan mereka mengenai penguasaan tanah bersifat terang. Pada umumnya tanah-tanah budbahasa yang mempunyai bukti-bukti hak tersebut diatas statusnya ialah Hak Milik Adat yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria hak-hak tersebut sanggup dikonversi menjadi salah satu jenis hak berdasarkan Pasal 16 UUPA dan bukti-bukti yang ada berupa surat-surat tanah dibentuk sebelum berlakunya UUPA11.

c. Hak Atas Tanah berdasarkan UUPA

1. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA Pasal 2 ayat (2) memberi wewenang kepada negara untuk:

• mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
• menentukan dan mengatur hubungan-hubungan aturan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
• menentukan dan mengatur hubungan-hubungan aturan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan aturan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang sanggup diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun tolong-menolong dengan orang lain serta badan-badan aturan (UUPA, pasal 4 ayat 1), pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diharapkan untuk kepentingan yang eksklusif bekerjasama dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan-peraturan aturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan Hak Menguasai Negara, maka atas dasar ketentuan Pasal 2 UUPA, Negara diberikan wewenang untuk memilih jenis-jenis hak atas tanah12. Hal ini sanggup diketahui dari ketentuan Pasal 4 UUPA, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Atas dasar Hak Menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang sanggup diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun tolong-menolong dengan orang lain serta tubuh hukum;
2. Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diharapkan untuk kepentingan yang eksklusif bekerjasama dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas berdasarkan UUPA dan peraturanperaturan yang lebih tinggi;
3. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Sebagaimana implementasi dari ketentuan Pasal 4 UUPA tersebut maka ditetapkan jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA yaitu :

• Hak Milik :
• Hak Guna Bangunan;
• Hak Guna Usaha;
• Hak Pakai;
• Hak Sewa;
• Hak Membuka Tanah Dan Memungut Hasil Hutan ialah;
• Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Pengadaan Tanah

1 Pengertian Pengadaan Tanah

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pengadaan Tanah ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.13 Sebelumnya, di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 1 ayat 3, dan di Perbarui lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2012 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara mengganti kerugian hak atas tanah.

Selain Pengadaan tanah, perlu juga diketahui pengertian perihal kepentingan umum, mengingat pengadaan tanah di Indonesia senantiasa ditujukan untuk kepentingan umum. Adapun pengertian dari kepentingan umum ialah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Memberikan pengertian perihal kepentingan umum bukanlah hal yang mudah, selain sangat rentan alasannya penilaiannya sangat subektif juga terlalu aneh untuk memahaminya.

Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang niscaya akan berimbas pada ketidakpastian aturan dan rawan akan tindakan otoriter dari pejabat terkait. Namun, hal tersebut telah dijawab dalam Perpres 65 Tahun 2006 yang kemudian dirampingkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dimana telah ditentukan secara limitatif dan aktual tanah untuk kepentingan umum dipakai untuk pembangunan :

• pertahanan dan keamanan nasional;
• jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan kemudahan operasi kereta api;
• waduk, bendungan, bendung, irigasi, kanal air minum, kanal pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
• pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
• infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
• pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
• jaringan telekornunikasi dan inforrnatika Pemerintah;
• tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
• rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• fasilitas keselamatan umum;
• tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• fasilitas sosial, kemudahan umum, dan ruang terbuka hijau publik;
• cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
• penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat
• berpenghasilan rendah dengan status sewa;
• prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
• prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
• pasar umum dan lapangan parkir umum.

2 Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah pertama kali diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 1975 perihal ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Kembebasan Tanah kemudian di ganti dengan Permendagri No. 2 Tahun 1976 perihal Penggunaan cara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi pembebasan Tanah oleh pihak Swasta, dan yang terakhir sebelum diperbarui dengan peraturan yang gres ialah Permendagri No. 2 Tahun 1985, perihal Tata cara Menggadakan tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan wilayah Kecamatan, tetapi ketiga peraturan-peraturan tersebut selalu menyebabkan duduk kasus dan yang dirugikan ialah masyarakat, maka dari itu peraturan gres “pembaharuan hukum” dibentuk guna menggantikan peraturan usang yang dianggap tidak sesuai yaitu Kepres No. 55 Tahun 1993 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum, kemudian diganti dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan pada tahun 2006 dirubah kembali menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3 Tahap-tahap Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan aturan pihak yang berhak diselenggarakan.14Adapun tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut: 1. Perencanaan; 2. Persiapan; 3. Pelaksanaan; 4. Penyerahan hasil.

4. Perencanaan Pengadaan Tanah

Instansi yang memerlukan tanah menciptakan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang dimaksud disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:

1. Maksud dan tujuan planning pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasionan/Daerah;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah; dan
9. Rencana penganggaran.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah Provinsi.

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah Provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:

1. Pemberitahuan planning pembangunan;
2. Pendataan awal lokasi planning pembangunan; dan
3. Konsultasi publik planning pembangunan.

Pemberitahuan planning pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada planning lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik eksklusif maupun tidak eksklusif yang mencakup kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dilaksanakan dalam waktu paling usang 30 hari kerja semenjak pemberitahuan planning pembangunan dan dipakai sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik planning pembangunan.

Konsultasi publik planning pembangunan dilaksanakan untuk mendapat janji lokasi planning pembangunan dari pihak yang berhak, atas dasar janji Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur dan gubernur memutuskan lokasi dalam waktu paling usang 14 hari kerja terhitung semenjak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.

5 Panitia Pengadaan Tanah

Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan planning lokasi pembangunan, tim yang dimaksud terdiri atas:

1. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang dirunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
4. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
5. Akademisi sebagai anggota.

Tim sebagaimana yang dimaksud bertugas:

1. Menginventarisasi duduk kasus yang menjadi alasan keberatan;
2. Melakukan pertemuan atau penjelasan dengan pihak yang keberatan; dan
3. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

6 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada forum pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah yang dimaksud meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Penilaian ganti kerugian;
3. Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
4. Pelepasan tanah Instansi.

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya sanggup mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan menawarkan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan ketika nilai pengumuman penetapan lokasi.

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah mencakup kegiatan:

1. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
2. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Hasil Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam waktu paling usang 30 hari hari kerja kemudian wajib diumumkan dikantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling usang 14 hari kerja dana wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan mencakup subjek hak, luas, letak dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah.

7 Ganti Kerugian

Ganti Kerugian yang dimaksud untuk masyarakat yang tanahnya dibebaskan, Penilaian besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi;

1. Tanah;
2. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. Bangunan;
4. Tanaman;
5. Benda yang berkaitan dengan tanah; da/atau
6. Kerugian lain yang sanggup dinilai.

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada ketika pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan gosip acara.

Pemberian ganti kerugian sanggup diberikan dalam bentuk:

• Uang;
• Tanah pengganti;
• Permukiman kembali;
• Kepemilikan saham; atau
• Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

8 Penyerahan Hasil

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:

1. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan; dan/atau
2. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

Instansi yang memerlukan tanah sanggup mulai melaksanakan kegiatan pembangunan sehabis dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah dan wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian Pembangunan dan Jalan Layang (Fly Over)

1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan mungkin tidak ada kata yang sempurna selain pengembangan yang dipakai untuk mengambarkan angka besar insan di banyak kota di dunia ketika ini. Menurut penulis Pembangunan ketika ini secara tidak eksklusif menyatakan kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan. Ini menyangkut perihal peralihan budaya, Negara-negara, dan masyarakat dari tingkat yang kurang maju ke tingkat sosial yang jauh lebih maju. Sama dengan industrilialisasi, modernisasi, dan urbanisasi telah dipakai untuk memperluas istilah pembangunan.

Istilah pembangunan secara garang merupakan sinonim dari kemajuan. Dalam konteks ini, pembangunan berarti transformasi sosial dalam mengatur distriburi potensi sosial kepada semua orang menyerupai pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang kehidupan manusia.

Saat pembangunan diartikan kemajuan yang berfokus pada transformasi psikologis dan sosial dalam masyarakat dan komunitas, pembangunan diartikan pertumbuhan yang melibatkanteknologi dan transformasi ekonomi. Pembangunan sebagai pertumbuhan berfokus pada prospek ekonomi. Di dalamnya termasuk transformasi struktur institusi untuk memfasilitasi kemajuan teknologi dan pergaikan dalam memproduksi dan pendistribusian pelayanan dan jasa.

Adapun istilah-istilah Pembangunan berdasarkan para mahir : 1. Johan Galtung Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individuao maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menyebabkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam 2. Mappadjantji Amien Pembangunan ialah proses yang bersifat evolutif, adaptif, dan partisipatif 3. Jakob Oetama

Pembangunan ialah perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat unsur heroisme, unsur konflik, unsur frustasi, unsur romantik, dan unsur manusiawi yang mendalam.15

2 Pengertian Jalan Layang (Fly Over)

Jalan layang (Fly Over) ialah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan kemudian lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan kemudian lintas dan efisiensi.

Jalan layang merupakan perlengkapan jalan bebas kendala untuk mengatasi kendala alasannya konflik persimpangan, melalui tempat kumuh yang sulit ataupun melalui tempat rawa-rawa.16

SUMBER;

• 4 Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo
• Persada, hal. 70
• 5 Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40
• 6 Abdullah Syukur, Ibid. Hal 398
• 7Achmad Rusyaidi H, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2009.
• 13
• 8Pasal 1, Keppres 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan. 9 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 5
• 10 Harsono, Boedi. Hukum Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.Jakarta: Djambatan, 1991.
• 11 Arie Sukanti Hutagalung, Asas-asas Hukum Agraria, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal. 24.
• 12 AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 37-40.
• 13Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2012.
• 14 Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
• 15 http://carapedia.com/pengertian_definisi_pembangunan_info2042.html 16 http://the-kadi.blogspot.com/2012/06/pengertian-jalan-layang

Share this post