Pengertian Fiqh Siyasah

1 Definisi Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing – masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologis ( bahasa ) fiqh yaitu keterangan-keterangan perihal pengertian atau paham dari maksud ucapan Si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud - maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis ( istilah ), berdasarkan ulama – ulama syara, fiqh yaitu pengetahuan perihal aturan – aturan yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Makara fiqh yaitu pengetahuan mengenai aturan agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan budi sehat dan ijtihad.

Kata siyasat bersal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Makara siyasah berdasarkan bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memipin, menciptakan kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian perihal pengertian istilah fiqh dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis sanggup disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah atau Fiqh Syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk – beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibentuk oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar – dasar aliran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”

2 Hubungan antara Ilmu fiqh dan Fiqh Siyasah

Hubungan antara Ilmu fiqh dan Fiqh Siyasah dalam system aturan islam yaitu aturan – aturan islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian korelasi keduanya dari sisi lain, Fiqh Siyasah dipandang sebagai pecahan dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatanya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan. 

3 Manfaat Fiqh Siyasah

Manfaat siyasah adalah:

1. mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat, 
2. pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan 
3. mengatur korelasi antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam perjuangan mencapai tujuan Negara. 

4 Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam :

4.1. a. KHILAFAH

Secara umum seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya, berdasarkan istilah khilafah yaitu sebutan untuk masa pemerintahan khalifah dan sebutan ibarat khilafah Abu bakar, Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melakukan wewenang yang di amanahkan.

b. KHALIFAH

Secara istilah pemimpin yang mengganti nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk menciptakan insan tetap mengikuti undang-undang yang mempersamakan seluruh umat islam di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Jadi, khalifah tidak sanggup diartikan wakil melainkan pengganti / penguasa. 

a. IMAMAH

Secara umum keimanan,kepemimpinan, dan pemerintahan. Menurut istilah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakn wewenag dalam hal mengurus kepentingan masyarakat atau istilah lain kepemimpinan menyeliruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah.

Pendefinisian khilafah dan imamah lebih panjang oleh kepemimpinan Khulafaur Rosyidin. Hukum islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik Negara. Negara didasarkan pada prinsijp yang mengakui “kedaulatan tuhan”. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai “wakil tuhan”. Dan menerapkan musyawarah sertra kedaulatan yang bahwasanya berda pada Tuhan.

b. IMAM

Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan islam, yaitu imam. Kata imam berarti ”pemimpin, atau pola yang harus diikuti atau mendahului, memimpin. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Secara istilah imam yaitu ” seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agam dan urusan dunia sekaligus. 

a. IMARAH

Imarah berasal dari kata “amr” yang artinya perintah persoalan, urusan atau sanggup pula dipahami sebagai kekuasaan. Sementara itu imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melakukan pemerintahan oleh seorang amir. Istilah khilafah dan imamah lebih terkenal pemakaiannya dalam aneka macam literatur ulama fiqh daripada istilah imarah.

b. AMIR

Menurut istilah syara, amir yaitu pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah umat islam’ istilah amir di gunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan. 

Umar bin khattab pernah berkata: “ Tidak ada arti islam tanpa jamah, tidak ada arti jamaah tanpa amir (pemimpin). 

Dalam arti lain amir yaitu orang yang memerintah orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. 

Konsep amir justru sanggup di pahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan, pemimmpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun, lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, akreditasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang.

4.1. Ahlul Halli Wal Aqdi

Dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau sekelompok orang yang menentukan imam atau kepala Negara atau orang-orang yang mempunyai wewenang.Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.

Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahlul Halli Wal aqdi didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sobat yanag mewakili dua golongan yaitu Anshor dan Muhajirin.

Bertolak dari uraian diatas sanggup dikatakan bahwa Ahlul Halli wal Aqdi merupakan suatu forum pilihan. Kecenderungan umat islam generasi pertama dalam sejarah secara tidak pribadi atau melalui perwakilan. 

Dengan demikian Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari aneka macam kelompok sasial yang mempunyai profesi dan keahlian yang berbeda namun hal ini bukan hal prinsip, melainkan kasus tekhnis dan temporer yang sanggup berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat.

a BAI’AT 

Istilah bai’at berasal dari kata ba’a yamg berarti “menjual”. Bai’at mengandung makna perjanjian, kesepakatan setia atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan bai’at selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. Secar bahasa ialah berjabat tangan atas terjadinya jual beli dan untuk berjanji setia dan taat 

Maka bai’at secara istilah yaitu ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seolah-olah salah satu pihak menjual apa yang di milikinya.

Dengan demikian beberapa konsep yang bekerjasama dengan pemerintahan islam diatas, dapatlah ditarik beberapa pengertian, Pertama konsep khilafah lebih bersifat umum, artinya sebagai sebuah konsep, imamah dan imarah tercakup di dalamnya. Kedua masing-masing konsep sanggup dipahami dengan pendekayan karakteristik dan berbede-beda khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. Imamah murni bersifat teologis, sementara itu imarah murni bersifat sosiologis .

b. MAJLIS SYURO’

Permusyawaratan, hal yang bermusyawarah atau konsultasi. Majlis Syura berarti majelis permusyawaratan atau tubuh legislatif. Istilah syura berasal dari kata kerja syaawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.

Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syaawara yaitu asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding, saling bertukar pendapat), syawir (meminta pendapat, musyawarah), dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). Syura atau musyawarah yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Pengertian ibarat ini terdapat pada tiga kawasan di dalam Alquran. Pertama dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: ‘’Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.’ Menyapih anak sebelum mencapai usia dua tahun boleh apabila didasarkan pada kerelaan dan permusyawaratan antara suami - istri.

Kedua dalam surat Asy-Sura ayat 38: ‘Dan (bagi) orang-orang yang mendapatkan (mematuhi) usul TuhanNya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syura) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.’’ Ayat ini mengandung kebanggaan atas orang-orang yang mendapatkan usul Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mendirikan shalat dengan baik dan benar, memusyawarahkan segala urusan mereka, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang mereka peroleh. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT, lantaran hal itu bernilai ibadah.

Ketiga, dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yang artinya, ‘’Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kau lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah (syawir) dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kau telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepadaNya. Ayat ini merupakan perintah untuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dan perintah yang mensyariatkan musyawarah. Bermusyawarah merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya.

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan, bahwasanya Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan umatnya perihal urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan supaya mereka mengikuti jejaknya. Namun kewajiban melakukan kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi SAW, melainkan juga kepada tiap orang mukmin, sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Share this post