Hubungan Kebudayaan Antara Suku-Bangsa Dan Golongan Di Indonesia

Hubumgan Kebudayaan Antara Suku-Bangsa dan Golongan di Indonesia
1. Umum

Sifat beragam dari bangsa Indonesia, disamping merupakan pujian hendaknya pula dilihat bahwa suatu negara dengan keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaan mengandung potensi konflik. Oleh karenanya guna menuju suatu integrasi nasional Indonesia yang kokoh, terdapat aneka macam hambatan yang harus diperhatikan.

Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang beranekawarna, Koentjaraningrat (1982:345-346) melihat ada empat problem pokok yang dihadapi, ialah (a) mempersatukan aneka-warna suku-bangsa, (b) hubungan antar umat beragama, (c) hubungan mayoritas-minoritas dan (d) integrasi kebudayaan di Irian Jaya dengan kebudayaan Indonesia. Diantara sekitar 210 juta orang penduduk Indonesia sampaumur ini, sulit diketahui secara niscaya distribusi jumlah dari masing-masing suku-bangsa. Terakhir kalinya, Sensus Penduduk di Indonesia yang memuat items suku-bangsa yakni yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda; yang hasilnya dimuat dalam Volkstelling (1930). 

Sensus Penduduk Indonesia yang dilakukan pada 1970 dan dalam dasawarsa berikutnya, tidak mencantumkan items suku-bangsa. Mengingat hal tersebut, ada kesulitan untuk mengetahui secara niscaya laju pertumbuhan penduduk berdasarkan suku-bangsa dan distribusi mereka. Sekalipun demikian, ada pula aneka macam perjuangan untuk mengetahui hal di atas, antara lain pernah dicoba oleh Pagkakaisa Research (1974), antara lain disebutkan bahwa suku-bangsa bahwa Jawa mencapai 45,8 % dari total penduduk Indonesia pada 1974 (sekitar 120.000.000 orang). Berbagai distribusi penduduk Indonesia berdasarkan suku-bangsa ialah Sunda (14,1 %), Madura (7,1 %), Minangkabau (3,3 %), Bugis (2,5 %), Batak (2,0 %), Bali (1,8 %), 24 suku-bangsa lainnya (20,3 %) dan orang Cina (2,7 %). Sementara itu, di kalangan para pakar masih terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan penduduk di Indonesia ke dalam suatu konsep suku-bangsa. Koentjaraningrat (1982:346-347) menilai bahwa berapakah bahwasanya jumlah suku-bangsa di Indonesia, hingga dikala sekarang masih sukar ditentukan secara pasti. Hal ini disebabkan ruang lingkup istilah konsep suku-bangsa sanggup mengembang atau menyempit, tergantung subyektivitas.

Sebagai contoh, paling sedikit di Pulau Flores terdapat empat suku-bangsa yang berbeda bahasa dan adat-istiadatnya, ialah orang Manggarai, Ngada, Ende-Lio dan Sikka. Namun kalau mereka ada di luar Flores, mereka biasanya dipandang oleh suku-bangsa lainnya atau mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai satu suku-bangsa, ialah Flores.

TATA KRAMA SUKU BANGSA MELAYU BETAWI (BUDAYA DAERAH)

Hal ini juga terjadi dikalangan suku-bangsa Dayak di Pulau Kalimantan. Menurut H.J.Malinckrodt, orang Dayak diklasifikasikan ke dalam enam rumpun atau stammen ras, ialah Kenya-Kayan-Bahau, Ot Danum, Iban, Moeroet, Klemantan dan Poenan. Selanjutnnya jika diamati lebih lanjut, di kalangan orang Dayak Kalimantan ada 405 suku-bangsa yang saling berbeda satu dengan lainnya. Jika mereka berada di luar Pulau Kalimantan, orang lain menyebut mereka dan mereka sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai suku-bangsa Dayak, akan tetapi di Kalimantan sendiri antara satu dengan yang lain merasa mempunyai perbedaan. Demikian pula hanya di Irian Jaya, berdasarkan penelitian dari Summer Language Institute, paling tidak terdapat 252 suku-bangsa yang masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda. Mengingat hal tersebut maka, Koentjaraningrat memandang perlu upaya pendifinisian konsep suku-bangsa di Indonesia secara ilmiah, antara lain dengan mengambil beberapa unsur kebudayaan sebagai indikator yang sanggup berlaku bagi semua "suku-suku-bangsa" yang ada di Indonesia.

Upaya untuk memahami keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaan di Indonesia yakni sekaligus berpretensi pula mengungkapkan aneka macam bentuk interaksi sosial yang terjadi dikalangan suku-bangsa yang saling berbeda kebudayaannya. Dengan mempelajari proses interaksi sosial yang terjadi, sekaligus diharapkan akan memperlihatkan pengetahuan perihal proses-proses sosial di kalangan mereka sehingga akan diketahui segi dinamis dari masyarakat dan kebudayaan.

Berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat yang merupakan segi dinamis yakni akhir interaksi sosial yang terjadi diantara para warganya, baik orang perorangan, orang dengan kelompok maupun antar kelompok manusia. Kerjasama (cooperation), persaingan (competition), pertikaian (conflict), fasilitas (acomodation), asimilasi (assimilation), akulturasi (acculturation) dan integrasi (integration) merupakan proses-proses sosial yang perlu diperhatikan dalam rangka studi hubugan antar suku-bangsa, terutama untuk mempercepat terwujudnya integrasi nasional Indonesia yang kokoh.

2. Prejudice dan Stereotype Ethnic

Dalam rangka upaya menuju integrasi nasional Indonesia yang berpengaruh maka anekawarna suku-bangsa di Indonesia itu saling berinteraksi, dan Sebagai konsekwensi dari suatu interaksi sosial yang timbul maka seringkali muncul citra subyektif mengenai suku-bangsa lain. Oleh lantaran itu, dalam kehidupan suatu suku-bangsa tertentu sehari-harinya dijumpai citra subyektif mengenai suku-bangsa lain atau yang lazim disebut dengan stereotipe etnik. 

Sementara ini stereotipe etnik, tidak selalu berupa citra yang bersifat negatif (akan tetapi biasanya ini yang sering muncul) melainkan ada kalanya pula citra yang bersifat positif. Ada evaluasi bahwa stereotipe etnik yang negatif akan menghambat interaksi social dalam kehidupan masyarakat yang multi etnik, yang pada gilirannya akan sanggup pula mengakibatkan terhambatnya proses menuju integrasi nasional. Untuk memahami bagaimanakah posisi dan hubungan seorang individu dalam konteks kelompoknya, Herbert M.Blalock (1976:2) pernah mengusulkan dua model pendekatan, ialah secara mikro dan makro. Secara mikro, individu digunakan sebagai sentra penelitian terutama yang berkaitan dengan aneka macam hal latar belakang timbulnya bentuk-bentuk prejudice (prasangka) maupun stereotipe etnik. Selanjutnya dalam pendekatan secara makro, lebih dipusatkan terhadap studi mengenai problem diskriminasi dan kepemimpinan. Berbagai hal yang erat kaitannya dengan itu antara lain mengenai bentuk-bentuk diskriminasi serta problem status dan peranan ditempatkan sebagai unit analisis yang penting.

Disadari sepenuhnya oleh Blalock (1976:16) bahwa sering terjadi ketidak-jelasan dalam menafsirkan arti kata diskriminasi; apakah ditempatkan sebagai proses (discriminatory behavior) ataukah sebagai hasil dari suatu proses. Oleh karenanya studi perihal diskriminasi, unit analisisnya harus lebih dipusatkan kepada kelompok daripada perorangan. Hal ini antarala disebabkan oleh kesukaran dalam mengukur 'derajad diskriminasi'; sama halnya dengan mengukur favorable sebagai lawan unfavorable. Selanjutnya, dalam salah satu pembatasannya perihal diskriminasi F.H.Hankins (1976:16) mengartikannya sebagai unequal treatment of equals. Ada beberapa aspek yang terkandung dalam pengertian prejudice yang harus diperhatikan (Blalock, 1976:2; Martin dan Franklin, 1973:144), antara lain rasa gelisah (anxiety), rasa frustrasi, sifat otoriter, kekakuan (rigidity), rasa terasing (alienation), sifat kolot, konvensional dan yang berkaitan dengan kedudukan. Berbagai aspek tersebut menempel dalam struktur masyara-kat, karenanya untuk memahami perlu dikaitkan dengan aneka macam hal yang melatar belakanginya, contohnya pendidikan, pekerjaan, pekerjaan, kepercayaan, mobilita vertikal dan horizontal seseorang. Selain itu, harus disadari pula bahwa ada kesulitan untuk memilih latar belakang yang manakah merupakan penentu utama bagi timbulnya suatu prejudice. 

Dalam goresan pena Blalock (1976:3-10) dijelaskan bahwa dari hasil penelitian John D. Photiadis dan Jeane Bigger dikalangan 300 orang sampaumur di Dakota Selatan terbukti bahwa authoritarianism berkorelasi tinggi dengan timbulnya prejudice. Akan tetapi jika hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan yang dilakukan oleh peneliti lainnya dengan indikator yang berbeda maka hubungan authoritarianism yang tinggi itu, ternyata tidak selalu tepat.

Prejudice dan stereotype saling erat berkaitan, baik secara kebijaksanaan maupun psikologis (Martin dan Franklin, 1973:152-153). Kedua hal itu ada pada semua ras, suku-bangsa, kepercayaan, pekerjaan maupun kebangsaan. Pada hakekatnya prejudice dan stereotype merupakan imaginasi mentalitas yang kaku; yaitu dalam wujud memperlihatkan evaluasi negative yang ditujukan kepada out-group, sebaliknya kepada sesama in-group memperlihatkan evaluasi yang positip. Stereotype terhadap out-group yang kaku akan mengakibatkan timbulnya prejudice yang kuat. Oleh karenanya prejudice dinilai pula sebagai perkembangan lebih lanjut dari stereotype.

Timbulnya stereotype dalam diri seseorang yakni sebagai akhir imbas suatu persepsi tertentu dan berfungsi untuk menyakinkan diri sendiri. Adanya fungsi menyerupai itu, juga dibenarkan oleh Milton M.Gordon (1975:97), yang antara lain disebabkan oleh akhir terjadinya hubungan di kalangan dua kelompok yang berbeda. Adanya aneka macam perbedaan rasial (fisik) diantara segmen penduduk yang porsinya tidak sama dalam suatu wilayah geografis atau sosial, akan sanggup mengakibatkan kesulitan. Oleh karenanya diusahakan untuk memunculkan sesuatu yang sanggup merupakan kepentingan dan loyalitas bersama. Guna menumbuhkan loyalitas nasional, Linton (1957:28) menilai bahwa adanya keragaman dan perbedaan kepercayaan dan aneka macam unsur-unsur kebudayaan yang lain, bukanlah merupakan bahaya untuk menumbuhkan solidaritas nasional. Oleh karenanya dalam mengamati inti permasalahan yang sanggup menjelaskan aneka macam kristalisasi prejudice, ada kalanya tidak cukup dijelaskan melalui adanya hambatan perbedaan fisik semata.

Ada evaluasi bahwa stereotipe etnik yang negatif akan menghambat interaksi social dalam kehidupan masyarakat yang multi etnik, yang pada gilirannya akan sanggup pula mengakibatkan terhambatnya proses menuju integrasi nasional. Studi mengenai etisitas sering dikaitkan dengan derajat konformitas dari anggota suatu kolektiva (suku-bangsa) untuk bersedia mendapatkan norma-norma tertentu dalam suatu proses interaksi sosial. Oleh karenanya para andal antropologi menyerupai Mitchell (1956), Epstein (1958), Gluckman (1961) dan Barth (1969); sering mengkaitkan studi mengenai etnisitas dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dari suatu kolektiva tertentu, terutama yang menunjuk pada aspek fundamental yang bersifat primordial. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan seseorang untuk mengidentifikasikan dirinya dengan etnik tertentu sementara itu pihak lain juga sering mengidentifikasikan bahwa sikap seseorang yakni terkait dengan latar belakang kesuku-bangsannya.

3. Suku-Bangsa dan Golongan di Indonesia

Istilah ethnic atau yang diterjemakan ke dalam istilah suku-bangsa, berasal dari kata Yunani eOvikos yang artinya heathen, yaitu penyembah berhala atau sebutan bagi orang yang tidak ber Tuhan. Sementara itu, istilah itu sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari akar kata eOvos ("ethnos") yang diterjemahkan sebagai nation atau bangsa, yaitu suatu istilah yang lazim digunakan untuk menunjuk pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dengan kata lain, berdasarkan The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, ada dua pengertian yang terkandung dalam istilah ethnic, ialah (a) menunjuk kepada bangsa-bangsa yang non Nasrani atau non Yahudi dan (b) menunjuk kepada bangsa yang masih menyembah berhala.

Dalam perkembangan berikutnya, istilah ethnic dikenal luas sesudah digunakan secara resmi oleh suatu Ethnological Society, yaitu suatu forum yang didirikan di London pada 1843. Lima tahun sebelumnya, di Paris juga terdapat forum serupa, ialah Societe Ethnologique de Paris, dan di New York pada 1842 juga mempunyai forum serupa tersebut di atas American Ethnological Society. Lloyd Warner dalam goresan pena Brian M.du Toit et al.(1978:3) menjelaskan bahwa yang terkandung dalam pengertian ethnic menunjuk pada individu-individu guna mempertimbangkan di manakah seseorang atau dirinya termasuk atau dimasukkan sebagai anggotanya; yaitu yang di dasarkan atas latar belakang kebudayaan. Oleh lantaran itu istilah ethnic cenderung lebih bersifat sosio-kultural dari pada yang berkaitan dengan ras.

Salah satu batasan dari pengertian ethnic-group yakni dibentuk oleh Schemerhorn (1970:12) "........ as a collectivity within a larger society having real or putative common acestrry, memories of a shared historical past, and a cultural focus on one or more symbolic elements defined as the epitome of their peoplehood". Sebagai referensi dari aneka macam unsur simbolik tersebut mencakup "kinship patterns, physical contiguity (as in localism or sectioalist), religious patterns, language aor dialiect form, tribal affiliation, nationality, phenotypical feature, or any combination of these”. Selanjutnya, seringkali pemakaian istilah golongan dalam konteks integrasi nasional, dikaitkan dengan kehadiran masyarakat Cina di Indonesia yang diklasifikasi sebagai golongan minoritas. Secara sepintas, konotasi arti minoritas yakni lebih dikaitkan dengan perbandingan jumlah mereka yang lebih kecil daripada beberapa suku-bangsa yang ada di Indonesia, contohnya Jawa dan Sunda. Selain itu, jumlah mereka pada tahun 1971 yakni merupakan 2,7 % dari keseluruhan penduduk Indonesia; dan jumlah mereka pada setiap ibukota kabupaten di Indonesia hanyalah berkisar lima hingga dengan sepuluh persen dari keseluruhan penduduk suatu kota.

Jika dikaji lebih lanjut, istilah minoritas mengandung aneka macam dimensi dan variabel. Dalam suatu studi mengenai hubungan antar kelompok, Simson dan Yinger (1972:11) menganjurkan semoga para peneliti hendaknya berhati-hati, terutama jika dikaitkan dengan konsep-konsep yang mendasar. Istilah minoritas memang sering digunakan tetapi tidak dalam konteks sebagai istilah teknis. Semula istilah tadi sering digunakan untuk memperlihatkan kategori orang-orang dan bukannya bukan berdasarkan kelompok. Akan tetapi semakinlama, istilah itu juga dipergunakan untuk menunjuk pada kategori orang atau sejumlah penduduk yang merupakan sasaran suatu prejudice atau prasangka dan diskriminasi; contohnya dipergunakan oleh Theodorson dan Theodorson (1970:258), "Any recognizable racial, religion, or ethnic group in community that suffer some disadvantage due to prejudice or discrimination". Apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian yang dikandung dalam pembatasan di atas yakni masih umumnya sifatnya. Berbeda halnya dengan pembatasan yang dibentuk oleh Louis Wirth (1943:347), “We may define a minority as a group of people who, because of their physical or cultural characteristics are single out from the other society in which they live for differential and unequal treatment, and who therefore regard themselves as objects of collective discrimination. The existence of minority in a society implies the existence of a corresponding dominant group with higher social status and greater priviledges. Minority status carries it the exclusion from full participation in the life of the society".

Jelas tampak melalui pembatasan tersebut bahwa konotasi arti minoritas tidak selalu harus dikaitkan dengan variabel ras. Oleh karenanya, apabila pembatasan itu diterapkan terhadap orang Cina di Indonesia, yakni kurang tepat. Orang Cina maupun aneka macam suku-bangsa bumiputera di Indonesia, sebagian besar yakni termasuk ke dalam pembagian terstruktur mengenai ras Mongoloid. Perbedaan di kalangan mereka itu, lebih tampak pada wujud fisik dan lebih menunjuk pada perbedaan kebudayaan dan kehidupan sehari-harinya.

Timbulnya perlakuan 'diskriminatif' dalam konteks Louis Wirth yakni lebih disebabkan oleh kurangnya keterlibatan orang Cina dalam aneka macam acara kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih lanjut Louis Wirth juga mengemukakan bahwa kehadiran golongan minoritas, tidak terlepaskan dari adanya kelompok lebih banyak didominasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mempunyai hak-hak istimewa (privileges). Oleh lantaran itu, untuk lebih memahami bentuk-bentuk kehidupan dalam suatu masyarakat yang majemuk, kiranya paradigma yang diusulkan Schermerhorn (1970:13) menyerupai orang Cina di Indonesia. tampak pada denah 1 di atas, sanggup digunakan untuk menjelaskan posisi keturunan

Paradigma Kelompok Dominan dan Subordinat

Kelompok Dominan

Jumlah Kekuasaan

Kelompok A + + Golongan mayoritas

Kelompok B - + Elite

Kelompok Subordinat

Jumlah Kekuasaan

Kelompok C + - Subyek massa

Kelompok D - - Golongan minoritas

Melalui denah di atas tampak bahwa paradigma kelompok lebih banyak didominasi dan subordinat, didasarkan atas dua dimensi, ialah size (jumlah) dan power (kekuasaan). Berdasarkan paradigma itu maka keturunan orang Cina di Indonesia yang lazim diklasifikasikan sebagai golongan minoritas yakni lebih mempunyai karakteristik sebagai kelompok B dan D; sebaliknya aneka macam suku-bangsa bumiputera yang sering dikategorikan sebagai golongan mayoritas yakni lebih mempunyai ciri-siri kelompok A dan C. Oleh karenanya apabila konotasi golongan minoritas (kelompok D) berdasarkan model paradigma tersebut diterapkan untuk orang Cina di Indonesia, yakni tidak tepat. Dilihat dari perbandingan jumlah orang Cina dengan keseluruhan penduduk, konotasi minoritas bagi orang Cina memang tepat. Akan tetapi ditinjau dari kekuasaan yang dimilikinya, terutama dalam pengertian ekonomik, yakni tidak tepat jika golongan Cina di Indonesia termasuk minoritas.

Secara ekonomik, orang Cina di Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar. Paradigma yang dikemukakan oleh Schemerhorn yakni sebagai salah satu upaya untuk lebih sanggup memahami pengertian minoritas yang mempunyai kompleksitas dimensi dan variabel.

Selanjutnya, berdasarkan dimensi dan variabel lain, pemakaian istilah golongan minoritas bagi orang Cina sanggup dibenarkan lantaran dalam rangka hubungan dengan penduduk bumiputera, posisi mereka yakni sebagai subordinat; sebaliknya aneka macam suku-bangsa bumiputera tidak selalu berada pada kedudukan supraordinat atau kelompok dominant. Pengklasifikasian apakah belum ditulis, contohnya adanya kecenderungan untuk melaksanakan perkawinan dengan sesama golongannya menyerupai yang dikemukakan oleh Wagley dan Maris. Pendapat Wagley dan Maris mengenai hal tersebut dikutip oleh Simpson dan Yinger (1972:12-13); dikatakannya bahwa golongan minoritas mempunyai lima karakteristik. Pertama, golongan minoritas yakni merupakan segmen dari subordinat dalam suatu negara yang kompleks. Kedua, golongan minoritas mempunyai bentuk fisik yang berbeda dan unsur-unsur kebudayaan yang dimilikinya dinilai lebih rendah oleh golongan mayoritas. Ketiga, bahwa golongan minoritas mempunyai kesadaran akan dirinya merupakan suatu kesatuan dengan ciri-ciri tertentu. Keempat, bahwa keanggotaan seseorang dalam golongan minoritas yakni diperoleh lantaran keturunan atau lantaran ciri-ciri kebudayaan dan fisik yang menempel pada dirinya. Kelima, perkawinan yang terjadi di kalangan golongan minoritas yakni cenderung dengan sesamanya.

4. Asimilasi dan Integrasi Nasional

Asimilasi sebagai salah bentuk proses-proses sosial yakni erat kaitannya dengan proses dan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Oleh karenanya, istilah asimilasi dan akulturasi dipergunakan dalam pengertian yang sama; dan sebagai karenanya kedua pengertian yang diberikan kepada kedua istilah tersebut bertumpang tindih. Ada sebagian pendapat yang menyampaikan bahwa istilah asimilasi lebih sering digunakan oleh para andal sosiologi, sedangkan istilah akulturasi lebih sering dipergunakan oleh andal antropologi (Gordon, 1964:61). 

Lebih lanjut M.J.Herskovits beropini bahwa akulturasi lebih spesifik istilah yang lazim digunakan di Amerika. Lapangan studi mengenai akulturasi di kalangan sebagian mahasiswa di Jerman, lebih dikenal dengan kajian mengenai perubahan kebudayaan, sedangkan di Inggris lebih terkenal dengan studi perihal kontak kebudayaan. Mengingat hal tersebut maka melalui The Social Research Council 1930, selain mengusahakan perumusan yang lebih tepat mengenai akulturasi, juga disusun suatu pedoman metodologi yang berisikan sejumlah permasalahan yang harus diperhatikan. Untuk pertama kalinya, pembatasan akulturasi yang dibentuk oleh tiga orang andal antropologi (R.Redfield, R.Linton dan M.J.Herskovits) sebagai hasil rumusan sub komite akulturasi dari kongres di atas, dimuat dalam "Memorandum for the Study of Acculturation" dalam American Anthropologist Vol.38 No.1 (Januari-Maret 1936:149). Lebih lanjut, perumusan mengenai hal itu dikembangkan lebih lanjut dan dimuat dalam Outline for the Study of Acculturation (Herskovits, 1958:131-136). Selanjutnya, intinya pengertian yang terkandung dalam istilah asimilasi dan akulturasi; disamping mengandung pengertian yang sama, tetapi juga memperlihatkan ada dimensi yang berbeda. Sebagai referensi pembatasan asimilasi yang dibentuk oleh Robert E.Park dan Ernest W.Burgess (1921:735), antara lain "......... a process of interpretation and fusion in which persons and groups aquire the memories, sentiments, and attitude of other persons or groups, and, by sharing their experience and history, are incorporated with them in a common cultural life".

Lebih lanjut, ketiga andal antropologi di atas dalam memperlihatkan pembatasan akulturasi yakni "......... comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different culture comes into continous first hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups".

Jika diamati, kedua pembatasan tersebut berisikan suatu pengertian mengenai terjadinya pertemuan orang-orang atau sikap budaya. Sebagai akhir pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling mempengaruhi dan akhirnya kebudayaan mereka saling berubah bentuk. Sementara itu yang tampak membedakannya yakni tidak ditemukannya ciri-ciri struktural dalam pembatasan akulturasi. Dalam pembatasan asimilasi, hubungan yang bersifat sosio-struktural tercermin dari "sharing their experience" dan "incorporated with in in a common cultural life". Lebih lanjut Herskovits (1958:10) juga beropini bahwa makna yang terkandung dalam akulturasi yakni berbeda dengan perubahan kebudayaan (cultural change). Akulturasi hanyalah merupakan salah satu aspek dari perubahan kebudayaan, sedangkan akulturasi merupakan salah satu tahapan dari asimilasi. Lebih lanjut Arnold M.Rose (1957:557-558) menyampaikan bahwa “........the adoption by a person or group of the culture of another social group" yakni akulturasi; sedangkan "leading to this adoption" yakni karakteristik dari asimilasi.

TEORI LENGKAP KEBUDAYAAN

Terwujudnya rumusan dari sub komite akulturasi tersebut di atas, tidak terlepaskan dari perkembangan ruang lingkup dan obyek yang selalu mengalami perubahan, terutama semenjak awal era XX. Sebagai akhir imbas Ero-Amerika, bangsa-bangsa 'primitif' mulai menghilang; sementara itu sebagai akhir perkembangan yang terjadi di Amerika, konsepsi asimilasi juga mengalami perubahan lantaran mulai dikaitkan dengan aspek politik.

Park dan Burgess (1921:736-737) menyampaikan bahwa asimilasi merupakan produk simpulan yang tepat dari suatu kontak sosial; dan pada penggalan lain tulisannya, Park (1957:281) memperlihatkan istilah konsepnya sebagai 'asimilasi sosial', yaitu " .......... the process or processes by which people of diverse racial origins and different cultural heritage, accupying a common territory, achieve a cultural solidarity sufficient at least to sustain a national exixtence". Para migran di Amerika dianggap telah berasimilasi apabila mereka itu secepatnya sanggup mempergunakan bahasa Inggris dan berperan serta dalam aneka macam acara sosial, ekonomi dan politik tanpa mengakibatkan timbulnya prasangka. Oleh karenanya dalam salah satu tulisannya, Milton M.Gordon menunjuk adanya tujuh variabel yang harus dikaji dalam asimilasi. Dalam hal itu asimilasi mengharuskan para migran untuk menyesuaikan dirinya pada kelompok kebudayaan yang didatangi (host society). Ini berarti bahwa kebudayaan golongan mayoritaslah yang dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan orang-perorangan atau suatu kelompok dalam menyesuaikan dirinya. Konsepsi ini sesuai dengan pandangan Arnold M.Rose, dalam asimilasi loyalitas mereka terhadap kebudayaan asal semakin kecil dan akhirnya kelompok tersebut mengidentifikasikan dirinya ke dalam kebudayaan baru.

Guna mengupayakan terwujudnya asimilasi dalam rangka integrasi nasional, yakni menarik mengkaitkannya dengan ungkapan dari Horace Kallen yang dikutip oleh Milton M.Gordon (1964:145), yaitu "Men may change their clothes, their wive, their religion, their philosophies, to a greater or lesser extent; their cannot change the grandfather". Timbulnya ungkapan tersebut yakni erat kaitannya dengan evaluasi dalam bentuk stereotipe terhadap orang Yahudi, 'sekali Yahudi tetap Yahudi'. Meskipun orang Yahudi hidup tersebar di aneka macam Negara tetapi mengingat kuatnya ikatan perasaan mereka terhadap keluarga, maka akar kebudayaan Yahudi sangat mewarnai sepak terjang kehidupannya (Epstein, 1978:139). Selanjutnya, para perantau orang Cina di aneka macam negara Asia Tenggara juga sering disamakan dan mempunyai cirri menyerupai orang Yahudi (Purcell, 1964; Skinner, 1967; Somers, 1964).

Selain mengandung pengertian kuatnya ikatan suatu golongan terhadap keluarganya, atau dalam arti luas terhadap nenek-moyang mereka; aneka macam ciri tersebut bukanlah merupakan suatu yang tidak sanggup diubah atau berubah. Berbagai studi mengenai proses perubahan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok insan yakni menunjuk pada suatu gerak yang dinamis. Yang menjadi problem yakni bagaimanakah aspek primordial attachment sanggup dieliminasi sehingga tujuan simpulan untuk membangun moral bangsa sanggup diwujudkan. Dalam salah satu ntulisannya, C.Geertz (1965:105-107) menjelaskan aneka macam hal yang berkaitan dengan primordial attachment, yaitu rasa keterikatan terhadap golongan tertentu, contohnya lantaran ras, hubungan darah, bahasa, adat-istiadat dan agama. Berbagai bentuk keterikatan tersebut antara lain disebabkan oleh sub national cultural value. Sebagai akibatnya, proses pengembangan kebudayaan (politik) nasional menjadi terganggu. Dengan kata lain, suatu proses asimilasi dalam rangka integrasi nasional akan berjalan tersendat.

5. Paradigma Orientasi Sentripetal (Sp) dan Sentrifugal (Sf)

A B

Superordinat Sp Sf

Cenderung ke arah integrasi

Subordinat Sp Sf

Assimilation Incorporation Cultural Autonomy

C D

Superordinat Sf Sp

Cenderung ke arah konflik

Subordinat Sp Sf

Forced segregration with resistance Forced assimilation with resistance

SP: Sentripetal, SF: Sentrifugal

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, terdapat dua aliran, ialah asimilasionis dan pluralis, yaitu dua dari empat tipologi yang digunakan untuk meletakkan identitas golongan minoritas, terutama yang berkaitan dengan penerapan suatu kebijaksanaan. Lebih lanjut Louis Wirth (1945:347) menyampaikan bahwa kebijakan asimilasionis merupakan upaya untuk menggabungkan para anggota minoritas ke dalam masyarakat lebih luas dengan cara melarang kebudayaan mereka dan mengharuskannya mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok lebih banyak didominasi atau superordinat. Hal tersebut yakni berbeda dengan upaya yang dianut oleh kaum pluralis.

Kelompok lebih banyak didominasi bersikap toleran terhadap kebudayaan kelompok subordinat, atau dengan kata lain golongan minoritas diperkenankan mempertahankan kebudayaan mereka. Jika diperbandingkan maka kebijaksanaan asimilasi yang ditrapkan bagi orang Cina di Indonesia dengan aneka macam suku-bangsa yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan. Untuk orang orang Cina yang telah mempunyai status kewarganegaraan Indonesia berlaku kebijaksanaan yang bersifat asimilasionis; sedangkan untuk aneka macam suku-bangsa di Indonesia cenderung berlaku paham pluralis. Dalam konteks orang Cina diarahkan dan diharapkan mendapatkan dan menyatukan dirinya ke dalam salah satu kebudayaan kelompok superordinat, yaitu salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu suku-bangsa bumiputera di Indonesia; sementara itu hingga sekarang apakah itu kebudayaan nasional Indonesia, masih merupakan polemik yang menarik.

Selanjutnya, jika kedua paham tersebut dikaji lebih lanjut, maka ada implikasi yang mungkin sanggup muncul dari kedua paham tadi, terutama jika dikaitkan dengan sejauh manakah kelompok superordinat bisa melaksanakan dan memperkenankan kelompok subordinate melaksanakan hal tersebut. Dalam hal ini, timbul pula suatu pertanyaan apakah kelompok superordinat begitu saja percaya bahwa golongan minoritas akan berasimilasi ataukah akan tetap mempertahankan kebudayaan mereka. Selain itu pula, apakah kelompok lebih banyak didominasi sanggup mendapatkan aneka macam hal kontradiktip yang mungkin akan dilakukan oleh kelompok subordinat. Oleh karenanya, jika aneka macam hal tadi sanggup diterima maka suatu integrasi akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya jika tidak maka akan timbul konflik, baik secara terbuka maupun yang bersifat latent.

Selanjutnya, penting diperhatikan dalam mengidentifikasikan suatu integrasi, terutama dalam menempatkan kelompok superordinat. Dalam hal ini ada dua konsep utama yang sanggup digunakan sebagai model bagi analisis, yaitu apakah cenderung bersifat sentripetal ataukan sentrifugal. Suatu kecenderungan yang bersifat sentripetal, biasanya lebih menunjuk hal-hal yang bersifat kultural, contohnya dalam bentuk diterimanya sistem nilai dan gaya hidup yang lazim berlaku di masyarakat. Sementara itu sanggup pula dalam bentuk semakin meningkatnya partisipasi dalam aneka macam kelompok perkumpulan dan kelembagaan. Untuk melihat adanya perbedaaan dalam tingkat analisis, maka yang pertama disebut dengan asimilasi sedangkat yang kedua yakni inkorporasi.

Selanjutnya, yang disebut sebagai suatu kecenderungan sentrifugal terjadi dikalangan subordinat apabila ada harapan untuk memisahkan diri dari kelompok lebih banyak didominasi atau dari aneka macam ikatan yang ada di masyarakat. Secara kultural, biasanya hal tersebut lazim terjadi lantaran kelompok subordinat seringkalai masih tetap menjaga aneka macam tradisi, sistem nilai, bahasa, agama, pola-pola rekreasi mereka dan lain sebagainya. Guna melindungi aneka macam hal tersebut, dibutuhkan persyaratan struktural, antara lain tampat dari adanya kecenderungan untuk melaksanakan endogami atau mendirikan perkumpulan yang terpisah, dan bahkan memusatkan diri pada suatu lapangan pekerjaan tertentu yang pribadi terhadap out-group.

Akhirnya, suatu integrasi yakni mengandung hambatan psikologis, antara lain berkaitan dengan tingkat kepuasan tertentu dari suatu suku-bangsa atau golongan. Oleh karenanya dalam suatu upaya mewujudkan integrasi, muncul pandangan yang menilai apakah itu suatu agreement (permufakatan) ataukah congruency (penyesuaian), terutama yang berkaitan apakah sentripetal ataukah sentrifugal. Apabila terjadi disagreement atau discrepancy (ketidaksesuaian) maka berarti kelompok superordinat menang atas kebijaksanaan yang bersifat sentripetal; padahal kelompok subordinat lebih menghendaki yang bersifat sentrifugal. Jika hal ini terjadi maka akan timbul konflik yang menyebar luas.

SUMBER;
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4590033009607805970#editor/target=post;postID=2507451846163469865;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=link

Share this post