Pengertian Rekrutmen Politik

REKRUTMEN POLITIK 

Bahwa, struktur politik sebagai susunan kekuasaan negara secara kongkrit berisi lembaga-lembaga politik atau badan-badan politik. Tiap-tiap forum atau tubuh politik menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu sesuai kiprah yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Agar forum atau tubuh politik sanggup menjalankan fungsinya maka jabatan-jabatan yang ada dalam forum atau tubuh tersebut harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kecakapan yang dipersyaratkan. Pengisian jabatan-jabatan tersebut tentu saja harus melalui prosedur tertentu yang disebut dengan rekrutmen politik. Demikianlah keterkaitan antara struktur politik, forum politik, dan rekrutmen politik yang antara satu dengan lainnya mempunyai kaftan yang sangat akrab dan sating mendukung. 

Uraian di atas menunjukkan pengertian sederhana mengenai rekrutmen politik, yaitu sebagai proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya jabatan dalam birokrasi atau manajemen negara/pemerintah dan partai-partai politik,. Penjelasan di atas jugs menunjukkan citra bahwa rekrutmen politik merupakan tahap awal untuk sanggup berfungsinya suatu sistem politik. Jika proses rekrutmen politik berjalan dan berhasil dengan baik, maka akan sangat memungkinkan sistem politik sanggup berfungsi dengan baik pula. Dari klarifikasi ini sanggup diketahui, bahwa rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. 

Karena proses ini mennetukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dalam pada itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini sanggup dilihat dari apakah proses ini sanggup menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan yang sesuai atau tidak. Ini semua sangat begantung pada pola-pola atau prosedur rekrutmen yang digunakan. Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal dua macam prosedur rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen yang teruka semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik dan sebagainya) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisiposisi yang ada dalam forum negara/pemeirntah. 

Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orangorang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya ihwal keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai adab yang menempel dalam dirinya, termasuk integritasnya. Sebaliknya dalam sistem rekrutmen yang tertuutp kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. 

A. Jabatan-jabatan Politik dan Administrasi 

Telah disebutkan di atas, bahwa rekrutmen politik yakni proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan manajemen atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Jabatan-jabatan itu contohnya yakni Perdana Menteri atau Presiders, anggota pemerintah atau gubernur negara bagian, anggota dewan kotapraja setempat atau walikota, anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan pegawai negeri sipil, direktur negara potongan atau pejabat pemerintah lokal. 

Di camping jabatan-jabatan itu bisa saja meluas hingga pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter. Dengan demikian secara gars besar ada dua jenis jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat melalui rekrutmen politik, yaitu jabatan politis dan jabatna birokrasi. Pembahasan terhadap kedua jenis jabatan ini cukup menarik dan penitng dari sudut panang sosiologi poliitk. Hal ini dikarenakan antara satu sistem politik di suatu negara dengan sistem politik di negara lainnya bisa berbeda dalam memandang kekerabatan antara jabatan politis dengan jabatan administrasi. Sehingga hal ini mengaburkan proses rekrutmen politik dalam mengisi jabatan-jabatan tersebut apakah untuk jabatan politis atau jabatan administrasi. 

Kekakburan ini disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemisahan jabatan politis dengan jabatan administrasi. Misalnya, perekrutan politik pada negara-negara atau masyarakat totaliter, ibarat di Uni Sovyet, Eropa Timur, Republik Rakyat Cina menjadi kabur, lantaran pembedan yang tidak terperinci antara jabatan-jabatan politis dengan manajemen (birokrasi). Demikian pula dalam masyarakat di daerah, perbedaan antara politik dan manajemen sepertinya kurang berarti. Bila kita cermati lebih jauh, ternyata kekerabatan antara para politisi dan para pelaksana manajemen (birokrasi) dalam sejumlah sistem politik mempunyai perbedaan. Ada yang berusaha memisahkan jabatan politik dan birokrtasi dengan melembagakakn satu doktrin netralitas poitik dari para administrator. Misalnya di Inggris, pegwai-pegwai sipil direkrut melalui tubuh organisasi poliitk yang netral dan sekali diangkat, dengan menghindarkan tingkatan acara politik yang lebih tinggi dan dengan mengabdi secara tidak memihak kepada setiap pemerintahan. Makara pemerintahan bisa beranti-ganti, partai-partai yang berbeda sanggup memegang kekuasaan politik, akan tetapi para pegawai sipil tetap berada dalam posnya. Sistem ini berbeda dengan di Amerika Serikat, di sans partai yang berkuasa mengadakan perubahan personil secara ekstensif pda eselon yang lebih tinggi dari dings sipil pada awal pemerintahan barn. Sistem ini mneliputi ekspansi pengawasan partai secara pribadi terhadap jabatan politik administratif. 

Fenomena ini sebagian besar didasarkan pada ekyakinan, bahwa kontrol pribadi terhadap jabatanjabatan administratif itu perlu. Sebagian disebabkan oleh keyakinan historic bahwa pergantian personil sedemikian secara admninistratif menguntungkan, dan sebagian lagi lantaran adanya adanya tradisi bahwa jabatan administratif merupakan sarana absah untuk menunjukkan rasa kesetiaan kepada partai. Namun kekerabatan akrab antara partai yang berkuasa dengan pars pemegang jabatan administratif itu terlihat paling terperinci dalam sistem politik totaliter, di mans doktrin dari suatu birokrasi politik yang netral tidak hanya diharamkan, akan tetapi juga merupakan kontradiksi. Hal ini tidak menutup pergantian personil, terutama sebagai tanggapan pencucian akan tetapi dalam sistem totaliter terperinci tidak terhadap alternatif untuk menggantikan jabatan. Yang terperinci fungsi perekrutan politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk acara politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan terentu dan sebagainya. 

Fungsi rekrutmen politik ini sanggup juga disebut fungsi seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan dalam suatu struktur politik dilakukan secara berencana dan teratur sesuai dengan, kaidah atau norms-norms yang ads serta cita-cita masyarakat. Beberapa persyaratan diharapkan untuk menduduki jabatan pimpinan balk persyaratan fisik, mental spiritual, serta aspek intelektual. Seorang pemimpin diharapkan sanggup menunjukkan keteladanan kepada orang-orang yang dipimpin berbagi semangat untuk berusaha mencapai kemajuan, serta bisa menunjukkan pengarahan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kondisi sosial ekonomi hingga batas-batas tertentu juga sering menjadi materi pertimbangan untuk mendukung segala acara seorang pemimpin yang terkadang harus berkorban secara pribadi, walaupun banyak juga terjadi sebaliknya. 

Seorang pemimpin juga diharapkan sanggup mengerti dan menghayati aspirasi serta kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan pemenuhan banyak sekali persyaratan tersebut, seorang pemimpin benar-benar sanggup diterima oleh masyarakat dan pada gilirannya akan bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam segala agenda yang dilaksanakan. Seorang pemimpin sebagai pendukung kiprah sanggup muncul lantaran semata-mata sebagai pimpinan alam dan yang dibina serta dikembangkan oleh sebuah sistem tertentu. Tetapi seorang pemimpin yang balk dan berwibawa dipengaruhi oleh dua unsur tali, yaitu unsur bawaan dan unsur binaan. Kharisma pemimpin memancarkan suatu wibawa.

B. Bentuk-bentuk Rekrutmen Politik 

Dua cara khusus dalam sistem perekrutan politik yaitu: seleksi pemilihan melalui ujian khusus serta laihan. Kedua cara ini tentu saja mempunyai banyak sekali keragaman dan banyak diantaranya memunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Salah satu bentuk yang paling tertua dalam perekrutan politik yakni dengan penyortiran atau penarikan undian. Cara ini dibentuk untuk mencegah dominasi jabatan dan posisiposisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Suatu bentuk yang hampir sama disebtu rotasi yaitu pergiliran.'Presiden dan Wapres Dewan Federal Swiss memangku jabatan selama setahun dan dihentikan pribadi dipilih untuk masa jabatan berikutnya. Demikian juga di Amerika Serikat, seorang presiden hanya boleh memangku jabatan selama dua periode. 

Bentuk perekrutan yang lain yakni dengan kudeta dengan jalan memakai kekerasan. Penggulingan suatu rezim politik apakah itu dengan coup d etat, revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Selain dari bentuk perekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan personil yang ekstensif terdpat juga cara lain yang diasosiasikan dengan perekrutan yang berkesinambungan. Salah satunya yakni Patronage yaitu potongan dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. 

Sistem ini merupakan metode yang cukup mapan untuk mensugesti pelaksanaan kekausaan politik melalui pengontrolan terhadap hasil-hasil dari Pemilu. Karena sisetm ini mengutamakan pembelian di mans orang-orang diubjuk dengan hadiah-hadiah tertentu, maka sistem ini tidak selalu menjamin pengrekrutan pemegang jabatanjabatan yang cocok balk secara politik maupun diukur dari kemampuannya. Suatu bentuk lain yakni "Ko-opsi" (co-option), yaitu pemilihan anggotaanggota barn atau pemilihan seorang ke dalam suatu tubuh oleh anggotaanggota yang ada. Pemilihan ini didasarkan pada kualitas yang dimiliki calon. Bentuk atau metode ini dipakai di Inggris dan Wales. 

C. Rekrutmen Politik dalam Sistem Politik Indonesia 

Rekrutmen politik yang ada di Indoensia yaitu bisa dilihat dari pengalaman yang ada selama perjalanan bangsa ini. Tampaknya prosedur yang terbuka bahkan semi terbuka masih merupakan sesuatu yang perlu dipikirkan. Dalam beberapa pemilihan umum di Indonesia, misainya Lembaga Pemilihan Umum memainkan peranan yang cukup besar dalam menyaring orang-orang untuk dijadikan calon. Bisa saja calon-calon yang sudah disiapkan oleh partai politik tidak sanggup di setujui oleh LPU lantaran orang-orang tersebut mempunyai latar belakang yang tidak mengenakkan dalam kehidupan politik di tanah air. Misalnya, mereka yang pernah menjadi pencetus partai Masyumi atau mereka yang menjadi organisasi massy yang diblacklist pemerintah atau mereka yakni orangorang yang dikategorikan berseberangan dengan pemeirntah atau mereka yang dianggap tidak setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 

Tampaknya seseorang yang sudah mempunyai cacat politik dari beling mats pemerintah akan sulit merehabilitasi dirinya. Salah satu persyaratan yang tidak tertulis dalam proses rekrutmen politik di Indonesia yakni bahwa mereka yang akan direkrut untuk mengisi jabatan (seperti Rektor, Dekan, ketua partai dan lain sebagainya) yakni orang-orang yang harus sanggup berhubungan dengan pemerintah atau orang yang bisa mengakomodasikan kehendak pemerintah. Mengapa demikian? Dalam prosedur politik di Indonesia selama tiga dasa warsa terakhir ini, kita tidak sanggup menyangkal bahwa konflik harus diletakkan 40 dalam tingkat yang sangat minimal, lantaran konflik selalu mengandung konotasi yang negatif, ibarat menghambat pembangunan atua merusak stabilitas nasional. Dalam sistem politik yang demokratis, konflik merupakan suatu yang dimungkinkan lantaran adanya perbedaan kepentingan serta sistem nilai. 

Tingkat kompetisi dalam mengisi jabatan yang ada boleh clikatakan masih cukup rendah lantaran mekansimenya yang kurang terbuka. Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan salah rekrutmen. Akan tetapi di Indonesia fungsi tersebut masih rendah kadar pelaksanaannya. Partai-partai politik ibarat PPP dan PDI tidak akan bermimpi untuk berebut jabatan-jabatan ibarat gubernur, bupati dan walikota. Kedua partai tersebut paling "banter" hanya menyediakan calon pendamping saja. Karena peraturan yang ada, kedua partai tersebut masih bersyukur jika sanggup memegang jabatan wakil kedua dalam forum perwakilan rakyat ibarat MPR, DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Sekalipun di beberapa kawasan pemilihan, kedua partai tersebut bisa menjadi pemenang dengan memperoleh bunyi mayoritas, hal im tidak membawa konsekuensi bahwa partai tersebut akan memegang jabatan eksekutif.

Share this post