Pengertian, Fungsi, Tujuan Kebijakan Fiskal Dan Hubungan Fiskal Dengan Moneter

KEBIJAKAN FISKAL

Salah satu kebijakan ekonomi makro yang berada didalam otoritas pemerintah yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini menyerupai dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uag yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan kepada pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

1. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy)

Fiskal (Latin: Fiscus) berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama pada zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah sanggup diartikan sebagai “keranjang” atau “tas”, (inggris: fisc) berarti perbendaharaan negara atau perbendaharaan kerajaan.

Kebijakan Fiskal yaitu suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memperlihatkan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan pajak yang sanggup diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal yaitu apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah sanggup mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak biar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya memperlihatkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut memilih tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam prosedur pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan biar supaya pemerintah sanggup lebih bisa dalam menghipnotis jalannya perekonomian. Dengan demikian diperlukan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah sanggup mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan menyerupai contohnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran Pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, sanggup memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas jawaban terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal sanggup berperan melalui kebijakan yang kontraktif untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Itu sebabnya kebijakan fiskal mempunyai fungsi strategis di dalam menghipnotis perekonomian dan mencapai target pembangunan

3. Tujuan kebijakan fiskal 

Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk menghipnotis jalannya perekonomian dengan target untuk (1) meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, (2) memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, (3) menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemeirntah (Tr) dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga sanggup menghipnotis tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat bekerjasama dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain contohnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara contohnya : belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau agenda lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat memilih pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang maksimal, tetapi juga berakibat bertambahnya jumlah orang yang menganggur. Kesempatan kerja penuh (full employment) sanggup diartikan sebagai keadaan dimana semua pemilik faktor produksi yang ingin mempekerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku sanggup memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Konsep kesempatan kerja ini biasanya dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia, lantaran pengangguran tenaga kerja ini mempunyai efek sosial yang luas.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum terperinci akan mendorong timbulnya pengangguran lantaran sektor perjuangan swasta akan kehilangan keinginan untuk menerima keuntungan. Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga mempunyai jawaban yang tidak menggembirakan. Inflasi memang sanggup membuat kesempatan kerja penuh dan memperlihatkan laba pada beberapa kelompok orang, tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah atau tetap. Inflasi yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta, lantaran investor cenderung berinfestasi pada barang tahan lama, menyerupai rumah dan tanah. Dalam jangka panjang inflasi akan membuat kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

4. Instrumen kebijakan fiskal

Instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bekerjasama dekat dengan pajak. Dari sisi pajak terperinci jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan besar lengan berkuasa pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan sanggup meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah sanggup berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian

5. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal sanggup dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam acara ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).

Penstabil otomatik yaitu sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional, pajak ini biasanya dipakai dalam memungut pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas aksesori pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya dipakai untuk memungut pajak ke atas laba perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar yaitu proporsional dengan laba yang diperoleh.

6. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

Suatu anggaran sanggup disusun dengan struktur anggaran berimbang, surplus, atau defisit. Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Melalui kebijakan anggaran berimbang, kestabilan ekonomi diperlukan sanggup dipertahankan, begitu pula untuk menghindarkan defisit. Namun pada dikala ini kebijakan anggran sanggup menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget) atau disebut Kebijakan Fiskal Ekspansif, anggaran surplus (surplus budget) atau Kebijakan Fiskal Kontraktif.

Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya, dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja, hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah.

Anggaran defisit mempunyai keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya yaitu terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai aksesori utang yang terperinci dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk membuat perluasan fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi biar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik dipakai jika keadaan ekonomi sedang resesif.

Kebijakan anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang lebih tinggi. Salah satu cara menutup defisit sanggup dilakukan melalui pencetakan uang, yang berarti menambah jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya akan mendorong naiknya tingkat harga dan merosotnya nilai uang. Jika keadaan tersebut berlangsung terus menerus maka inflasi sanggup terjadi. Anggaran defisit ini pernah terjadi di jaman orde lama, dimana pemerintah melaksanakan peminjaman/hutang, dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian yaitu inflasi besar-besaran (hyper inflation) lantaran uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi tunjangan pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit

Meskipun demikian, tidak berarti keadaan defisit yaitu jelek dan harus dihindari. Pada kondisi tertentu, dikala perekonomian lesu dan ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi misalnya, defisit anggaran sanggup diartikan bahwa pemerintah sedang berusaha meningkatkan belanja pemerintah (government expenditure), biar perekonomian sanggup menggeliat kembali

Sedangkan, anggaran surplus yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang perluasan yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang perluasan yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggara surplus yaitu kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya sanggup meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan tanda-tanda deflasi. Surplus anggaran sanggup menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil, yang pada alhasil menimbulkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi). Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kebijakan anggaran yang dianut di Indonesia sebelum tahun 2001 memakai anggaran berimbang dinamis, dan semenjak tahun 2001 memakai kebijakan anggaran surplus/ defisit.

Dari uraian di atas sanggup disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat menghipnotis ekonomi suatu negara dan berarti juga ikut menghipnotis tingkat kemakmuran negara melalui terciptanya stabilitas moneter. Kelangsungan anggaran negara menjadi gosip penting di dikala krisis ekonomi, yang menimbulkan kerusakan di aneka macam bidang, dan telah meningkatkan beban belanja APBN dalam jumlah yang sangat besar. Tambahan beban tersebut mencakup alokasi dana APBN untuk (i) pembayaran bunga agenda rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii) pembiayaan agenda Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya kebutuhan anggaran untuk subsidi, terutama subsidi BBM. Beban APBN juga bertambah berat sebagai jawaban anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Oleh lantaran itu, mempertahankan kelangsungan anggaran negara merupakan salah satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun-tahun ke depan yang diprediksi akan menjadi tahun yang berat bagi bangsa ini.

HUBUNGAN KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan menghipnotis pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan memilih tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai efek terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan memilih keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan memilih tingkat harga dan kesempatan kerja akan memilih tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu pendapatan akan memperlihatkan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah keinginan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

Share this post