Pengertian Macam-Macam Dan Perjanjian Sumber Aturan Internasional

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian sumber aturan internasional

Sumber aturan dibedakan menjadi dua yaitu sumber aturan formail dan sumber aturan materiil. Sumber aturan formail ialah sumber aturan yang dilihat dari bentuknya, sedang sumber aturan materiil ialah segala sesuatu yang memilih isi dari hukum. Menurut Starke, sumber aturan materiil aturan internasional diartikan sebagai bahan-bahan konkret yang digunakan oleh para hebat aturan intrenasional untuk menetapkan aturan yang berlaku bagi suatu insiden atau situasi tertentu. 

B. Macam-macam sumber aturan Internasional

Sumber aturan internasional sanggup dibedakan berdasarkan 

1.   Berdasarkan penggolongannya:

Berdasarkan penggolongannya sumber aturan internasional dibedakan menjadi dua:

a.  Penggolongan berdasarkan Pendapat Para sarjana Hukum Internasional

Para sarjana Hukum Internasional menggolongkan sumber aturan internasional yaitu, meliputi:

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase
4. Karya-karya Hukum
5. Keputusan atau Ketetapan Organ-organ/lembaga Internasional

b.  Penggolongan berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta MAhkamah Internasional

Sumber HUkum Internasional berdasarkan ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional ialah terdiri dari :

1. Perjanjian Internasional (International Conventions)
2. Kebiasaan International (International Custom)
3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara eradab.
4. Keputusan Pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para hebat yang telah diakui kepakarannya (Theachings of the most highly qualified publicists).

Jelas bahwa penggolongan sumber aturan internasional berdasarkan pendapat para sarjana dan berdasarkan pasal 38 ayat 1 Satatuta MAhkamah Internasional terdapat perbedaan yaitu yang sanggup dijelaskan berikut ini:

• Pembagian berdasarkan para sarjana telah memasukan keputusan badan-badan arbitrase internasional sebagai sumber aturan sedangkan dalam pasal 38 tidak disebutkan hal ini berdasarkan Bour mauna alasannya dalam praktek penyelesaian sengketa melalui tubuh arbitrase internasional hanya merupakan pilihan aturan dan kesepakan para pihak pda perjanjian.
• Penggolongan sumber aturan internasional berdasarkan para sarjana tidak mencantumkan prinsip-prinsip aturan umum sebagai salah satu sumber hukum, padahal sesuai prinsip-prinsip aturan ini sangat penting bagi hakim sebagai materi bagi mahkamah internasional untuk membentuk kaidah aturan gres apabila ternyata sumber aturan lainnya tidak sanggup membantu Mahkamah Internasional untuk menyelesaiakn suatu sengketa. Hal ini sesuia dengan ketentuan pasal 38 ayat 2 yang menaytakan bahwa:

1. This propivisons shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.
2. “Asas ex aequo et bono” ini berarti bahwa hakim sanggup menetapkan sengketa internasional berdasarkan rasa keadilannya (hati nurani) dan kebenaran. Namun hingga dikala ini sangat disayangkan bawasannya asas ini belum pernah digunakan oleh hakim dalam Mahkamah Internasional.

• Keputusan atau Ketetapan Organ-organ Internasional atau lembaga-lembaga lain tidak terdapat dalam pasal 38, alasannya hal ini dinilai sama dengan perjanjian internasional.

2.    Berdasarkan sifat daya ikatnya:

Sumber aturan Internasional jika dibedakan berdasarkan sifat daya ikatnya maka sanggup dibedakan menjadi sumber aturan primer dan sumber aturan subsider. Sumber aturan primer ialah sumber aturan yang sifatnya paling utama artinya sumber aturan ini sanggup bangkit sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber aturan yang lain. Sedangkan sumber aturan subsider merupakan sumber aturan perhiasan yang gres memiliki daya ikat bagi hakaim dalam menetapkan kasus apabila didukung oleh sumber aturan primer. Hal ini berarti bahwa sumber aturan subsider tidak sanggup bangkit sendiri sebagaimana sumber aturan primer.

Pengertian Defenisi dan Sumber Hukum Menurut Ahli

a.  Sumber Hukum Primer aturan Internsional

Sumber aturan Primer dari aturan internasional meliputi:

1. Perjanjian Internasional (International Conventions)
2. Kebiasaan International (International Custom)
3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara eradab.

Oleh alasannya sumber aturan internasional nomor 1,2,3 merupakan sumber aturan primer maka Mahkamah Internasional sanggup menetapkan suatu kasus yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan sumber aturan nomor 1 saja, 2 saja, atau 3 saja. Namun perlu diketahui bahwa pinjaman nomor 1, 2, 3 tidak pertanda herarki dari sumber aturan tersebut. Artinya bahwa ketiga sumber aturan tersebut memiliki kedudukan yang sama tingginya atau yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya dari sumber aturan yang lain.

b.  Sumber Hukum Subsider

Bahwa yang termasuk sumber aturan perhiasan dalam aturan internasional adalah:

1. Keputusan Pengadilan.
2. Pendapat Para sarjana Hukum Internasional yang terkemuka.

Oleh alasannya sumber aturan internasional nomor 4 dan 5 merupakan sumber aturan subsider maka Mahkamah Internasional tidak sanggup menetapkan suatu kasus yang diajukan kepadanya dengan hanya berdasarkan sumber aturan nomor 4 saja, 5 saja, atau 4 dan 5 saja. Hal ini berarti bahwa kedua sumber aturan tersebut hanya bersifat menambah sumber aturan primer sehingga tidak sanggup bangkit sendiri.

C. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum

1. Perjanjian Internasional ialah hasil kesepakatan yang dibentuk oleh subyek aturan internasional baik yang berbentuk bilateral, reginal maupun multilateral.
2. Perjanjian Bilateral ialah perjanjian apabila yang menjadi pihak dua negara, sedangkan regional ialah perjanjian apabila yang menjadi pihak negara-negara dalam satu tempat sedangkan multilaretal ialah perjanjian yang apabila pihaknya lebih dari dua negara atau hampir seluruh negara di dunia dan tidak terikat dalam satu tempat tertentu. Sedangkan berdasarkan Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (treaty) didefinisikan sebgai:

• “Suatu Persetujuan yang dibentuk antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh aturan internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.”

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 wacana Hubungan Luar Negeri yaitu:

• Perjanjian INternasional ialah perjanjian dalam bentuk dan sebuitan apapun, yang diatur oleh aturan internasional dan dibentuk secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satua atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek aturan internasional lainnya, serta menjadikan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat aturan publik”.

Share this post