Pengertian Dan Jenis-Jenis Sumber Aturan Internasional

SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Sumber aturan yakni segala sesuatu yang sanggup menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yang jika aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan hukuman yan tegas dan nyata. Menurut Utrecht, para mahir menunjukkan istilah sumber aturan menurut sudut pandang keilmuannya, diantaranya :

1. Menurut mahir sejarah

• Sumber aturan dalam arti pengenalan hukum.
• Sumber aturan dalam arti sumber dimana pembentuk ikatan aturan memperoleh materi dan sistem aturan dimana tumbuh aturan positif suatu hukum.

2. Menurut mahir filsafat

• Sumber untuk memilih isi hukum
• Sumber untuk mengetahui kekuatan mengikat hukum

3. Menurut mahir sosiologi dan antropologi budaya.

Sumber aturan yakni keadaan masyarakat itu sendiri dengan kehidupan sosial budayanya serta forum sosial yang ada di dalamnya.

4. Menurut sudut pandang religius

Sumber aturan yakni kitab suci atau aliran agama.

5. Menurut mahir ekonomi

Sumber aturan yakni apa yang tampak dalam lapangan ekonomi.

6. Menurut mahir hukum

• Sumber aturan formil
• Sumber aturan materiil

Selain itu, dalam Ilmu Pengetahuan Hukum dipakai beberapa pengertian dari sumber aturan yang sering dipakai oleh para mahir hukum, yaitu:

1. Sumber aturan dalam pengertian sebagai ”asalnya hukum”
2. Sumber aturan dalam pengertian sebagai ”tempat” ditemukannya aneka macam peraturan aturan yang berlaku.
3. Sumber aturan dalam pengertian sebagai ”hal-hal yang sanggup menghipnotis penguasa” dalam memilih hukumnya.

B. JENIS-JENIS SUMBER HUKUM

Dalam Ilmu Hukum, sumber aturan juga sanggup dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber pengenalan aturan (kenbron van het recht)
2. Sumber asal nilai-nilai yang menimbulkan timbulnya atau lahirnya aturan aturan (welbron van het recht)

Menurut Joniarto, istilah sumber Hukum Tata Negara sanggup dipandang dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Sumber dalam arti sebagai asal Hukum Tata Negara
2. Sumber dalam arti daerah ditemukannya Hukum Tata Negara
3. Sumber dalam arti sebagai hal-hal yang sanggup menghipnotis penentuan Hukum Tata Negara

1. Sumber Hukum Formil

Yaitu sumber aturan yang telah dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk, alasannya yakni bentuknya itulah sumber aturan formil diketahui dan ditaati sehingga suatu aturan sanggup berlaku umum,ditaati dan mengikat. 

Sumber aturan dalam arti ini memiliki dua buah ciri-ciri,yaitu :

• Dirumuskan dalam suatu bentuk
• Berlaku umum,mengikat dan ditaati

Sumber aturan formil mencakup :

a. Undang-undang

Undang-undang yakni suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan aturan yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Menurut T.J. Buys, undang-undang memiliki dua arti, yaitu :

1. Undang-undang dalam arti formil
2. Undang-undang dalam arti materiil

b. Kebiasaan dan adat

Kebiasaan

Kebiasaan yakni perbuatan insan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

Menurut J.H.P. Bellefroid, aturan kebiasaan disebut juga kebiasaan saja Syarat-syarat untuk timbulnnya suatu kebiasaan, yaitu :

• Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang (tetap) dalam lingkungan masyarakat tertentu.
• Adanya keyakinan aturan dari masyarakat
• Adanya akhir aturan jika perbuatan tersebut dilanggar.

Berkaitan dengan keyakinan aturan dalam masyarakat,maka Hartono Hadisapoetro membedakan keyakinan aturan ke dalam dua pengertian, yaitu :

1. Keyakinan aturan dalam arti materiil
2. Keyakinan aturan dalam arti formil 

Dalam lapangan ketatanegaraan dikenal adanya kebiasaan ketatanegaraan atau convention.

Adat

Adat merupakan aturan yang tumbuh, berkembang dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Utrecht tidak melihat perbedaan struktural antara kebiasaan dan adat. Perbedaannya hanya terletak pada asalnya.

c. Perjanjian antar bangsa (traktat/treaty)

Traktat pada dasarnya yakni perjanjian antara dua negara atau lebih.

Menurut Bellefroid, traktat dan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian, maka traktat terdiri dari :

1. Traktat bilateral
2. Traktat multilateral
3. Traktat kolektif atau traktat terbuka

Menurut Utrecht, pembuatan suatu traktat melalui empat fase yang berurutan, yaitu :

1. Penetapan (sluiting)
2. Persetujuan
3. Penguatan (bekrachtiging) atau Ratifikasi/Pengesahan (ratificatie)
4. Pelantikan atau pengumuman (afkondiging)

Terdapat dua pendapat yang berbeda ihwal kekuatan aturan traktat mengikat terhadap penduduk di suatu wilayah.

1) Menurut P. Laband

Traktat tidak eksklusif mengikat penduduk suatu negara.

2) Menurut Van Vollenhoven

Traktat mengikat eksklusif penduduk di wilayah negara yang menjadi pihaknya.

Kesimpulannya,traktat memiliki derajat aturan di bawah undang-undang dan sanggup disamakan dengan undang-undang. Selain itu, traktat sanggup berakhir alasannya yakni aturan dari kedua belah pihak menghendaki , pecah perang atau tindakan negara peserta.

d. Keputusan hakim (yurisprudensi)

Yurisprudensi yakni keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian atas problem yang sama.

Dasar yurisprudensi yakni merujuk pada Pasal 16 dan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 ihwal Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan sifat berlakunya, maka yurisprudensi terdiri dari :

1. Yurisprudensi tetap
2. Yurisprudensi tidak tetap

e. Pendapat atau pandangan mahir aturan (doctrin)

Doktrin yakni pernyataan atau pendapat para mahir hukum.

Mahkaham Internasional dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional (Statuta of the International Court of Justice),mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan sanggup memakai beberapa pedoman, antara lain :

1. Perjanjian Internasional (International Convention)
2. Kebiasaan Internasional (International Customs)
3. Asas-asas aturan yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (The General Principles of Law Recognised by Civilised Nations)
4. Keputusan-keputusan hakim (judicial decision) dan pendapat sarjana hukum

2. Sumber Hukum Materiil

Yaitu sumber aturan yang memilih isi hukum. Sumber aturan materiil diharapkan saat akan menyelidiki asal-usul aturan dan memilih isi hukum.

Sumber aturan materiil pada pada dasarnya yakni Pancasila.

Share this post