Hak-Hak Dasar Dan Kewajiban-Kewajiban Negara Berdasarkan Ahli
Monday, May 4, 2020
Edit
Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara
Upaya masyarakat Internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajibankewajiban Negara-negara telah dimulai semenjak masa ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Pada tahun 1916 American Institute of International law (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan Declaration of the Right and Duties of Nations yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul Fundamental Right and Duties of American Republics dan hingga dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi wacana hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949, Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan tawaran yang memuaskan Negara-negara. Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut ialah sebagai berikut:(Huala Adolf,1996: 37-38) Hak-hak Negara:
- Hak atas kemerdekaan
- Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya
- Hak untuk mendapat kedudukan aturan yang sama dengan Negara-negara lain
- Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif
Kewajiban-kewajiban Negara:
- Kewajiban Negara tidak melaksanakan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain
- Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain
- Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di daerahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
- Kewajiban untuk menjaga daerahnya biar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasiona
- Kewajiban untuk mengadakan relasi dengan Negara-negara lain sesuai dengan aturan internasional.
Menurut G.H. Hackworth, Negara-negara pada umumnya diklasifikasikan di dalam Negara merdeka (independent states) dan Negara yang dinaungi (dependent states) Istilah Negara merdeka menunjuk pada status bahwa Negara tersebut sepenuhnya menguasai relasi luar negerinya tampa didikte oleh Negara lain, walaupun Negaranegara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan, dan kebudayaannya di dalam aturan internasional di kenal aliran persamaan kedudukan Negara-negara(doctrine of the equality of state) dalam doktrim ini dituntut bahwa kedudukan Negara-negara ialah sama di mata aturan walaupun terdapat perbedaanperbedaan di antara mereka dalam aneka macam hal.(Chairul Anwar,1989:30-31).
Berbagai macam bentuk Negara Dalam aturan internasional semua Negara ialah sama, apakah Negara itu besar atau kecil, kaya atau miskin, berpengaruh atau lemah. Masing-masing Negara ialah subjek aturan internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya namun tidak semua Negara yang mempunyai bentuk yang sama, Perbedaan bentuk ini mengakibatkan berbeda pula cara pelaksanaan relasi internasional masing-masing Negara. Bagaimana urusan dalam suatu Negara ialah urusan negeri itu sendiri. Hukum internasional tidak mempunyai hak dan wewenang untuk ikut menentukan bentuk suatu Negara, Suatu Negara menentukan bentuk Negaranya sesuai dengan keinginannya sendiri. Hukum internasional mengelompok Negara dalam aneka macam bentuk.(Boer Mauna,2005:26).
a. Negara Kesatuan
Dalam Negara kesatuan pemerintah sentra mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar selain ciri-ciri semacam itu bentuk Negara kesatuan juga dicirikan oleh adanya satu Undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Negara. Contoh Negara kesatuan ialah Republik Indonesia.
b. Negara Federal
Negara federal ialah campuran sejumlah Negara yang dinamakan Negara-negara bab yang diatur oleh suatu Undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan Negara-negara bagiannya. Contoh Amerika serikat, Australia dan lain lain.
c. Gabungan Negara-negara merdeka
Gabungan Negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk yaitu uni rill dan uni personil, Uni rill yaitu penggabungan dua Negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala Negara yang sama dan melaksanakan acara internasional sebagai satu kesatuan. Sedangkan uni personil terbentuk bila dua Negara berdaulat menggabungkan diri alasannya ialah mempunyai raja yang sama.
d. Konferedasi
Konferedasi merupakan campuran dari sejumlah Negara melalui suatu perjanjian internasional yang memperlihatkan wewenang tertentu kepada konfederasi. e. Negara-negara netral Negara-negara netral ialah Negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam aneka macam sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional (Boer Mauna: 26- 29)
Kedaulatan suatu Negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang mendasar sebagai salah satu syarat dalam Negara, kedaulatan suatu Negara sangat dibutuhkan supaya Negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Negara lain. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign alasannya ialah kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada Negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Negara berdaulat berarti bahwa Negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan perkataan lain Negara mempunyai monopoli dari pada kekuasaan. Suatu sifat khas dari pada organisasi masyarakat dan kenegaraan cukup umur ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan, walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu artinya suatu Negara hanya mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas daerahnya (Mochtar Kusumaatmadja,1996: 16-17). Pada Abad ke 18 dan 19 kedaulatan di artikan kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, kemudian di masa 20 ini diartikan kekuasan Negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas aturan internasional. Negara yang berdaulat alasannya ialah memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi tidak terikat pada kekuasaan Negara lain. Negara yang tidak pada kekuasaan kenegaraan Negara lain ialah Negara merdeka, Negara yang berdaulat dengan demikian ialah Negara yang merdeka (Sugeng Istanto,1994: 22). Istilah kedaulatan atau sovereignty sering dipergunakan untuk membuktikan kedudukan sebagai subjek aturan internasional( legal personality of a state) dari suatu Negara, Istilah kedaulatan juga membuktikan suatu kompetensi aturan yang dimiliki suatu Negara pada umumnya. Kedaulatan (Souvereignty) sanggup digunakan sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan( independent) (Chairur Anwar,1989: 32-33).
Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu (Mochatar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 2003: 18).
- Kekusaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang mempunyai kekuasaan itu dan
- Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai Kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif.
1. Pengertian negatif
Kedaulatan sanggup berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi, kedaulatan berarti bahwa Negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tampa persetujuan Negara yang bersangkutan.
2. Pengertian positif
Kedaulatan memperlihatkan kepada titulernya yaitu Negara pemimpin tertinggi atas Negaranya, hal ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu Negara dan kedaulatan memperlihatkan wewenang kepada Negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam (Boer Mauna,2005:24-25). Suatu Negara dikatakan berdaulat jika Negara tersebut telah merdeka, sehingga dengan kemerdekaan tersebut Negara tersebut harus mengadakan relasi luar negeri. Sehubungan dengan perbatasan Timor Leste dengan Republik Indonesia tersebut maka sebagai Negara merdeka yang berdaulat Timor Leste telah memenuhi unsur-unsur sebagai Negara, Timor Leste sebagai Negara yang berdaulat maka harus sanggup melaksanakan kolaborasi dengan Negara lain untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan perbatasan antara Timor Leste dengan Republik Indonesia merupakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan.
SUMBER;